Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menjelaskan upaya mitigasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir dan penaganan sampah ke DPRD DKI Jakarta. 

Paparan itu disampaikan Rano dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur DKI Jakarta, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda).

"Menanggapi pertanyaan, saran dan masukan terkait penanggulangan banjir, eksekutif berupaya melakukan mitigasi," kata Rano, Senin (8/9).

Menurut Rano, berbagai upaya mitigasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di antaranya menyiapsiagakan seluruh infrastruktur pompa, baik pompa stasioner maupun pompa mobile agar tetap dalam kondisi baik dan siap pakai.

Kemudian, melakukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara ideal dan berkesinambungan untuk memastikan wilayah Jakarta siap menghadapi kondisi hujan ekstrim. Selanjutnya, melaksanakan pembangunan tanggul mitigasi sebagai penanganan jangka pendek untuk banjir rob di Muara Angke dan Pluit.

"Kami juga berupaya melakukan percepatan Normalisasi Kali Ciliwung," sambung Rano.

Menanggapi saran dan masukan mengenai penanganan sampah, Rano menegaskan,  eksekutif melakukan sejumlah upaya seperti meningkatkan efisiensi pemilahan dan pengolahan sampah. Lalu pembangunan fasilitas RDF Rorotan yang diharapkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga 30 persen dengan cakupan pelayanan meliputi pengolahan sampah domestik dari 16 kecamatan di Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. 

Rano menjelaskan, fasilitas ini juga dirancang untuk menjadi pengolah sampah menjadi bahan bakar bagi industri semen guna mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bantar Gebang.

"Kami juga dorong perluasan bank sampah RW melalui kegiatan pendampingan dengan satu orang pendamping tiap Kelurahan," tandasnya.