Pemprov DKI Jakarta berencana mendata seluruh pemukiman kumuh yang tersebar di lima wilayah ibu kota. Pendataan bertujuan untuk pemetaan kawasan pemukiman kumuh, yang nantinya akan diperbaiki menjadi kawasan yang baik dan layak huni.

Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat mengharapkan pendataan pemukiman kumuh dilakukan secara konkret dan lengkap. Selain untuk mengetahui lokasi, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dari lokasi pemukiman kumuh tersebut.

"Pendataan harus segera dilakukan, karena targetnya tahun 2019 Jakarta bebas pemukiman kumuh," jelas Djarot, Rabu (26/8).

Djarot mengatakan, saat melakukan penataan pemukiman harus diperhatikan soal penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurutnya, pemukiman kumuh biasanya identik dengan kurangnya air bersih dan kondisi sanitasi yang buruk.

"Strateginya seperti apa? Kalau kawasan kumuh yang menempati lahan negara dan terkena program normalisasi, maka akan direlokasi ke rumah susun, seperti relokasi Kampung Pulo beberapa waktu lalu," tandas Djarot.