Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, salah satu upaya menekan angka kebakaran di ibu kota yakni dengan merelokasi warga di pemukiman kumuh ke rumah susun (rusun).

Pasalnya di pemukiman kumuh padat penduduk sangat rawan terjadi kebakaran. Selain bangunan umumnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar, saluran listrik yang digunakan pun tidak sesuai standar.

"Itu yang saya katakan, gimana nggak kebakaran orang tinggal di bawah kolong, bakar sampah, rumah-rumah liar yang triplek, listrik seenaknya. Jadi saya kalau menggusur mereka ke rusun bukan karena jahat tapi (mencegah) bahaya kebakaran, kehilangan nyawa dan harta," kata Ahok di Balaikota, Rabu (5/8).

Hal ini disampaikan Ahok menanggapi kebakaran yang terjadi di pemukiman sekitar Pasar Gembrong, Jakarta Timur, Selasa (4/8) malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemadaman sulit dilakukan karena padatnya lokasi baik toko mainan maupun pemukiman warga.

Ahok mengaku heran dengan warga yang enggan direlokasi ke rusunawa. Padahal beberapa fasilitas ditawarkan jika warga mau pindah ke rusunawa. Terlebih mereka tidak perlu membayar uang sewa, melainkan retribusi sehari sebesar Rp 10 ribu.

"Kenapa sih nggak mau dorong masuk ke rumah susun? Wong rumah susun nggak nyewa loh, program cuma Rp 5-15 ribu, ada juga yang Rp 10 ribu sehari," ujar Ahok.

Bahkan, lanjut Ahok, untuk semua perbaikan rusun ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena warga yang tinggal di rusunawa mendapatkan subsidi hingga 80 persen.

"Kamu tinggal di rumah saja ada perbaikan pintu, ngecat, bocor, buang sampah, keamanan dan lift. Itu kami tanggung 80 persen," jelas Ahok.

Ahok menduga, warga yang enggan dipindahkan ke rusunawa adalah warga yang menyewakan lahannya. Sehingga mereka tidak ingin kehilangan pendapatan. "Jadi kalau warga yang kita dorong ke rusun masih ngotot, umumnya itu warga yang nyewain. Dia punya petak-petak," pungkasnya.