Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, kerugian akibat kerusakan fasilitas publik selama aksi unjuk rasa di Jakarta diperkirakan mencapai Rp51,1 miliar. Kerusakan ini mencakup infrastruktur halte Transjakarta, MRT, CCTV, dan lainnya.

Ia merinci, dampak kerusakan tersebut yakni pada 22 halte Transjakarta, baik halte BRT dan non-BRT. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam halte terbakar dan dijarah, sementara 16 halte lainnya mengalami kerusakan seperti kaca pecah dan vandalisme. Selain itu, satu pintu tol juga terdampak aksi.

Hal ini disampaikan Pramono usai menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang membahas perkembangan terkini di ibu kota.

"Mengenai estimasi kerugian, kerusakan infrastruktur untuk MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar. Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur, lainnya Rp5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada Rp 51,1 miliar," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).

Pramono menjelaskan, pembersihan seluruh halte yang rusak sudah dimulai sejak Sabtu lalu. Ia juga menyebut, Pemprov DKI akan segera melakukan perbaikan seluruh halte yang terdampak aksi unjuk rasa ini.

Gubernur pun menargetkan perbaikan halte Transjakarta dan stasiun MRT akan rampung pada 8-9 September 2025 mendatang. Sedangkan terkait pendanaan perbaikan, Pramono mengatakan akan menggunakan dana kontinjensi.

"Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan, tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontinjensi," katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa per 1 September pukul 05.00 WIB, seluruh rute layanan Transjabodetabek di 14 koridor sudah beroperasi normal.

"Memang ada sedikit hambatan tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal," kata dia.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan kembali bahwa layanan transportasi baik Transjakarta maupun MRT berlaku gratis selama 31 Agustus-7 September 2025 seiring dengan perbaikan yang dilakukan. Sedangkan dana subsidi yang digunakan untuk layanan gratis transportasi selama sepekan tersebut sekitar Rp18 miliar.

Sementara terkait kelanjutan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan imbauan untuk pekerja agar bekerja dari rumah (work from home/WFH), Pramono menyampaikan akan menyesuaikan dengan situasi lapangan.

"Untuk sampai kapan tergantung perkembangan lapangan, kalau satu dua hari ini kemudian semuanya sudah berjalan normal yang work from home itu kita cabut," tandas Pramono.