Wali Kota Jakarta Selatan, M Anwar memastikan proses relokasi pedagang Pasar Barito dilakukan dengan mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis. Pemerintah telah menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari sosialisasi berulang, transportasi, hingga tempat usaha sementara di 11 pasar milik PD Pasar Jaya.

"Selama pembangunan pasar di Lenteng Agung, para pedagang kita relokasi ke sebelas pasar milik PD Pasar Jaya. Silakan pilih mau di mana, semua sudah kami siapkan. Bahkan kami jemput dengan bus," ujar Anwar, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/8).

Dijelaskan Anwar, dari total 118 pedagang di Pasar Barito, hampir 100 pedagang atau sebagian besar telah menyatakan kesediaan untuk pindah secara sukarela. Hanya sebagian kecil yang belum bersedia karena relokasi dilakukan secara bertahap.

"Khusus yang (pedagang JS) 96 pedagang di sisi kiri, itu nanti akan menyusul. Proyek ini enggak mungkin dilakukan setengah-setengah, pasti harus ditutup," jelasnya.

Pembangunan Taman Bendera Pusaka yang menjadi alasan relokasi ini merupakan bagian dari integrasi beberapa taman kota, yakni Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Kawasan ini sebelumnya direncanakan sebagai Taman ASEAN, sebuah ruang terbuka hijau berskala internasional.

"Ini program Pak Gubernur. Bisa dibilang program inti, bahkan internasional. Tapi bukan berarti kita abaikan pedagang, justru kami perhatikan betul nasib mereka," kata Anwar.

Sebagai bentuk komitmen, lanjut Anwar, Pemprov DKI juga menyiapkan pembangunan pasar permanen di Lenteng Agung di atas lahan seluas 7.700 meter persegi. Pasar ini diperuntukkan bagi pedagang dan pelaku UMKM, serta dilengkapi dengan kantor sektor Satpol PP dan Damkar.

"Lokasinya strategis, dekat JPO, akses jalan luas, dan banyak pepohonan. Justru lebih nyaman untuk pedagang burung. Lingkungannya juga lebih baik," tuturnya.

Menurut Anwar, pembangunan pasar Lenteng Agung ditargetkan selesai dalam waktu tiga hingga enam bulan. Proyek ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan dibiayai melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemprov juga akan melakukan verifikasi ketat terhadap pedagang yang akan direlokasi. Salah satu syarat utama adalah memiliki KTP DKI Jakarta untuk memastikan relokasi tepat sasaran.

"Ini untuk warga DKI, jadi KTP DKI itu syarat wajib," tegas Anwar.

Dikatakan Anwar, pihaknya telah melakukan berbagai bentuk pendekatan, termasuk menjemput pedagang menuju lokasi relokasi, hingga menandatangani surat perjanjian bersama.

"Sudah disosialisasikan, pengumuman sudah ditempel, bahkan sudah sepakat untuk kosongkan tanggal 3 Agustus 2025. Tapi belakangan berubah," ujarnya.

Anwar menegaskan, Pemprov DKI tidak punya niat sedikit pun untuk menyengsarakan warganya. Justru semua fasilitas telah disiapkan agar proses relokasi berjalan lancar dan tertib.

"Kami bantu semuanya, termasuk kendaraan. Mau pindah ke mana, silakan. Kita bantu sepenuhnya," tandasnya.