Sebanyak 151 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan mengikuti peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan daerah (PKD)

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho mengatakan, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 

"Kegiatan ini sangat bagus dan memang harus dipahami agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah benar-benar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya, di Ruang Gelatik Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (29/7). 

Ali menjelaskan, melalui kegiatan ini diharapkan persoalan-persoalan yang kerap muncul terkait PKD bisa diketahui solusinya. Sehingga, PKD bisa dilakukan secara akuntabel dan transparan.

"Saya minta peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik supaya memahami strategi mengelola keuangan agar yang direncanakan dan dikerjakan itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Suku Badan PKD Jakarta Selatan, Meriani Mandyara menjelaskan, peningkatan kapabilitas ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang tata kelola keuangan daerah. 

Kemudian, juga dapat memberikan pembinaan dan pengembangan serta pemahaman kepada para penyusun rencana kerja, dokumen pelaksanaan anggaran, maupun anggaran kas belanja yang sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

"Kami menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya dari Mudji Santosa Training and Consulting, Pak Mudji Santosa, serta Ketua Tim Layanan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fidi Januar Dhani," tandasnya.