Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama para wali kota dan bupati administrasi se-DKI untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menyampaikan, pembahasan perubahan anggaran difokuskan pada pendalaman alokasi agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Rapat hari ini mengevaluasi perubahan APBD 2025. Kita lihat mana anggaran yang kurang atau program yang tidak berjalan. Semua harus terbuka agar bisa diperbaiki,” ujar Inggard, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7).

Ia menyebutkan, Jakarta saat ini memiliki surplus anggaran sekitar Rp3 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus difokuskan untuk kepentingan warga.

“Masih banyak RW, balai warga, dan RPTRA yang belum tertata dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab wali kota, camat, dan lurah untuk mengawasi dan memperbaikinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Inggard juga menyinggung masalah stunting yang masih fluktuatif. Ia menilai persoalan ini tak hanya soal gizi, tetapi juga terkait pola hidup bersih dan sehat yang masih rendah di masyarakat.

“Kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup sehat harus ditingkatkan. Itu kunci utama menekan angka stunting di Jakarta,” tandasnya.