Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan beberapa langkah Pemprov DKI dalam upaya mengatasi masalah kemacetan, banjir dan pengangguran. 

Hal ini disampaikan Rano saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (21/7).

Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Rano mengungkapkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum melalui berbagai media masa dan media sosial,

Kemudian, menerapkan program Rabu Angkutan Umum bagi seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta, sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta, serta kerja sama dengan stasiun radio.  

Selain itu, Rano mengatakan telah dilakukan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), penyediaan sarana transportasi umum massal serta mendorong pemanfaatan park and ride. 

Subsidi Transportasi, menurut Rano, juga dilakukan sebagai upaya penyediaan angkutan umum massal guna mencapai kenaikan jumlah penumpang serta presentase perjalanan menggunakan angkutan umum.

Sedangkan untuk mengatasi kemacetan, Rano mengaku menerapkan strategi yang komprehensif, yakni dengan push and pull strategy. 

Selanjutnya, strategi disinsentif penggunaan kendaraan pribadi terus dilakukan secara berkelanjutan demi mengurangi arus lalu lintas, melalui penerapan sistem ganjil-genap yang telah berlaku di 25 ruas jalan dan akan dikaji lebih lanjut terkait manajemen kebutuhan lalu lintas. 

"Karena itu, diperlukan sinergi lebih mendalam antara Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di kawasan Jabodetabek, serta peran aktif masyarakat," tegasnya.

Selain itu, lanjut Rano, pihaknya juga terus mendorong penguatan layanan transportasi laut antar pulau melalui pengembangan transportasi di wilayah Kepulauan Seribu, seperti pengembangan Lintasan Kapal untuk Angkutan Perairan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan trayek Liner - Lintasan Pendukung (Feeder), serta layanan kapal Pariwisata, penambahan jumlah armada kapal untuk melayani permintaan pergerakan pariwisata ke Kepulauan Seribu, termasuk lintasan kapal sekolah.

Mengenai penanganan pengangguran, tegas Rano, Pemporv DKI berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis, seperti peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kompetensi dan peningkatan produktivitas. 

"Kami juga komitmen mendorong pertumbuhan wirausaha dan tenaga kerja mandiri melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja,"ujar Rano.

Selain itu, Pemprv DKI juga berupaya meningkatkan akses informasi kesempatan kerja melalui pameran kesempatan kerja (Job Fair) dan Portal informasi lowongan kerja berbasis web.  

Terkait optimalisasi penyelenggaraan Job Fair untuk mengurangi tingkat pengangguran, Rano menjelaskan pengukuran keberhasilan Job Fair dapat dilihat dari meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam job fair dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan job fair berikutnya. 

Selain itu, pengembangan teknis terhadap aplikasi pendukung menjadi prioritas berupa sistem digital yang andal dan mudah diakses agar dapat mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara efisien.

Mengenai subsidi pangan, sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan, Rano menjelaskan pembelian paket pangan bersubsidi disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. 

Mulai Juli 2025, aplikasi pendaftaran online pangan bersubsidi sudah terintegrasi dengan sistem whitelist PT. Bank Jakarta dan berbasis NIK, sehingga hanya penerima manfaat terdaftar, yang dapat membeli.

"Bagi penerima manfaat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran online, akan difasilitasi di lokasi penjualan lingkup Perumda Pasar Jaya terdekat atau RPTRA yang terjadwal," tambahnya.

Menanggapi soal penanggulangan banjir, Rano menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi, serta pengurasan dan pengerukan sedimen pada saluran drainase.

Agar bisa mengatasi dampak banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir, Rano mengatakan bahwa eksekutif berkomitmen melaksanakan pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A NCICD pada segmen yang tersisa dengan mekanisme multiyears. 

"Selain itu, pembangunan waduk, situ, embung juga dilakukan di berbagai lokasi potensial untuk menampung air sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih,"bebernya.

Sedangkan mengenai penyediaan hunian layak, Rano menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjadikan Rusunawa sebagai tempat transit atau housing career pertama, untuk selanjutnya pindah ke hunian milik, melalui program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang memberikan kemudahan bagi MBR memiliki rumah tanpa uang muka (DP 0 Rupiah) dan suku bunga tetap. 

Lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mendorong pembangunan Hunian Milik Terjangkau (Rusunami) melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMD/BUMN, terutama di kawasan pusat kota dengan konsep mixed used development, untuk menghadirkan hunian vertikal yang efisien dan berdaya guna secara sosial-ekonomi.