Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setuju jika Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dijadikan surat utang, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan.

Selama ini, kata Basuki, pemerintah daerah justru mendepositokan Silpa tersebut dan itu bukan langkah yang benar. "Ya saya setuju .Itu bagus. Kalau dideposito gitu kan enggak bener. Jadi kadang-kadang daerah itu enggak terpakai, suka didepositoin. itu terjadi seperti itu," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/8).

Basuki juga mengusulkan agar penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) diperketat  dengan menggunakan sistem elektronik. Dimulai dari e-musrenbang dan e-budgeting.

"Saya bilang ke Kemendagri, kita harus perketat penyusunan suatu APBD itu mulai dari sistem e musrenbang, semua sesuai betul," katanya.

Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta juga baru akan menyusun APBD dengan benar mulai tahun depan. Penyusunan diperbaiki secara bertahap sejak tahun 2013 lalu.

"Ini saja Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih terlambat, karena dari pihak DPRD menafsirkannya masih macam-macam. Sistem pembukuan kita memang banyak yang ditoleransi," jelas Basuki. 

Basuki pun optimis jika penyerapan APBD tahun ini bisa maksimal dengan melakukan penekanan pada APBD Perubahan. Dia memprediksi, APBD Perubahan mendatang justru akan kekurangan anggaran. "Kita masuk APBD Perubahan ini justru kurang duit," tandasnya.