Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi di Balai A gung, Balaikota, Selasa (14/4).

Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015 telah selesai. Di mana secara administrasi, pihaknya sudah menyetujui Peraturan Gubernur (Pergub) yang digunakan sebagai payung hukum penyusunan APBD tahun ini.

"Soal APBD DKI sudah clear. Kemarin Pak Wagub dan Pak Sekda dengan tim kami di Kemendagri sudah selesai membahas semua permasalahan. Yang penting, secara administrasi anggaran, kita sudah melakukan persetujuan dari Pergub yang disepakati Gubernur," katanya.

Tjahjo mengatakan,‎ dengan disepakatinya Pergub tentang APBD DKI tahun 2015, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemporv) DKI segera menjalankan program-program prioritas di ibu kota. Di antaranya program kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, proyek transportasi Transjakarta dan Monorail. ‎Itu harus menjadi skala prioritas. Yang lain-lain, kita serahkan kepada Pemprov DKI yang menyerap aspirasi masyarakat," jelasnya.

Ia menyampaikan, di forum Musrenbang tingkat provinsi ini, DKI merupakan daerah otonomi yang mempunyai kewenangan, pembiayaan dan juga‎ kelembagaan lebih dibandingkan dengan daerah lainnya. Musrenbang yang digelar hari ini harus dijadikan ajang untuk merencanakan mekanisme penyusunan perencanaan anggaran di tahun 2016 mendatang. "Tentunya berangkat dari evaluasi anggaran tahun 2014 dan 2015," sambungnya.

Tjaho menambahkan, meski terlambat menyusun APBD tahun 2015, secara prinsip, segala program pembangunan Pemprov DKI tetap bisa berjalan. Persoalan pembiayaan pegawai, sepenuhnya ditanggung Gubernur DKI yang nantinya tinggal mencari kesepakatan dengan DPRD DKI apabila‎ ada perubahan. "Fungsi pengawasan juga harus jalan. Saya kira ini yang ingin kita tekankan dari Musrenbang," ucapnya.

Ia mengungkapkan, dana APBD DKI tahun 2015‎ diperkirakan sudah bisa digunakan pada April bulan ini. Pihaknya pun berharap dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di DKI pada tahun ini tidak akan terjadi.

"Saya kira April sudah selesai, yang penting kami tidak ingin menyandera anggaran. Jangan sampai Pak Gubernur, Pak Wagub diprotes anak buahnya masalah gaji, insentif, dan sebagainya," ungkapnya.