Sinergi BUMD Dinilai Penting Hadapi Tantangan Perekonomian

Jumat, 11 Juli 2025 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 960

BP BUMD Terima Rekomendasi Strategis untuk Hadapi Tantangan Ekonomi

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Kuatkan kerja sama antar BUMD,"

Rekomendasi disampaikan oleh Sekretaris Komisi C, Suhud Alynudin dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan pihak eksekutif.

Komisi C menilai sinergi antar-BUMD sangat penting untuk memperkuat ketahanan bisnis menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks. Baik dalam satu klaster maupun lintas sektor, kolaborasi diharapkan mampu saling menunjang operasional dan memperkuat posisi keuangan antar BUMD.

“Kami mendorong BP BUMD untuk menguatkan kerja sama antar-BUMD, karena tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri di tengah tantangan ekonomi yang dinamis,” ujar Suhud, Jumat (11/7).

Selain itu, Komisi C juga meminta BP BUMD menyusun formulasi target dividen yang lebih realistis dan terukur, sesuai kondisi ekonomi terkini. Penetapan target dividen dinilai perlu mempertimbangkan sektor usaha masing-masing BUMD dan proyeksi keuangan ke depan.

Suhud juga menekankan pentingnya mendorong inovasi dan terobosan model bisnis baru di lingkungan BUMD. Hal ini selaras dengan semangat pembaruan dan optimisme yang dibawa oleh kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Tagline sinergi BUMD harus dibuktikan melalui aksi nyata dalam bentuk inovasi bisnis dan peningkatan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Suhud.

Dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, Komisi C juga mengingatkan perlunya strategi antisipatif agar BUMD tetap mampu mempertahankan kinerja dan pelayanan publiknya secara optimal.

Sementara untuk BUMD di sektor transportasi, Komisi C mendorong peningkatan pendapatan dari sektor non-farebox, seperti periklanan, kerja sama properti, dan bisnis turunan lainnya. Langkah ini dianggap penting agar BUMD tidak terus bergantung pada subsidi dari APBD.

“Pendapatan non-farebox harus digarap lebih serius oleh BUMD transportasi agar lebih mandiri dan berkelanjutan secara bisnis,” tandas Suhud.

BERITA TERKAIT
Personel Sudin SDA Jakpus Dikerahkan Normalisasi Saluran Air di Petamburan III

Komisi E Dukung Penuh Penambahan Anggaran Sektor Pendidikan

Jumat, 11 Juli 2025 815

DPRD DKI Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

DPRD Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

Jumat, 11 Juli 2025 1013

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp91,8 Triliun

APBD Perubahan 2025 Disepakati Rp91,8 Triliun

Kamis, 10 Juli 2025 2468

BERITA POPULER
Walikota jaksel safryn tiyo

Wali Kota Jaksel Minta Jajaran Responsif Tangani Aduan Warga

Senin, 06 Juli 2026 2219

Sosialisasi pergub rezap

Pramono Sebut Transparansi Perizinan Jadi Kunci Jakarta Kota Global

Selasa, 07 Juli 2026 1127

Pameran 100 Tahun Ali Sadikin bilal

Peringatan 100 Tahun, Pemprov DKI Komitmen Lanjutkan Legasi Ali Sadikin

Selasa, 07 Juli 2026 1030

IMG 20260708 WA0062

Pelaku Usaha di Menteng Diedukasi Tata Cara Penyampaian LKPM

Rabu, 08 Juli 2026 829

Pramono COJ 2026 rezap

Pramono Dukung Color of Jakarta, Potret Jejak Pembangunan Kota

Selasa, 07 Juli 2026 1024

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks