Sinergi BUMD Dinilai Penting Hadapi Tantangan Perekonomian

Jumat, 11 Juli 2025 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 730

BP BUMD Terima Rekomendasi Strategis untuk Hadapi Tantangan Ekonomi

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Kuatkan kerja sama antar BUMD,"

Rekomendasi disampaikan oleh Sekretaris Komisi C, Suhud Alynudin dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan pihak eksekutif.

Komisi C menilai sinergi antar-BUMD sangat penting untuk memperkuat ketahanan bisnis menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks. Baik dalam satu klaster maupun lintas sektor, kolaborasi diharapkan mampu saling menunjang operasional dan memperkuat posisi keuangan antar BUMD.

“Kami mendorong BP BUMD untuk menguatkan kerja sama antar-BUMD, karena tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri di tengah tantangan ekonomi yang dinamis,” ujar Suhud, Jumat (11/7).

Selain itu, Komisi C juga meminta BP BUMD menyusun formulasi target dividen yang lebih realistis dan terukur, sesuai kondisi ekonomi terkini. Penetapan target dividen dinilai perlu mempertimbangkan sektor usaha masing-masing BUMD dan proyeksi keuangan ke depan.

Suhud juga menekankan pentingnya mendorong inovasi dan terobosan model bisnis baru di lingkungan BUMD. Hal ini selaras dengan semangat pembaruan dan optimisme yang dibawa oleh kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Tagline sinergi BUMD harus dibuktikan melalui aksi nyata dalam bentuk inovasi bisnis dan peningkatan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Suhud.

Dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, Komisi C juga mengingatkan perlunya strategi antisipatif agar BUMD tetap mampu mempertahankan kinerja dan pelayanan publiknya secara optimal.

Sementara untuk BUMD di sektor transportasi, Komisi C mendorong peningkatan pendapatan dari sektor non-farebox, seperti periklanan, kerja sama properti, dan bisnis turunan lainnya. Langkah ini dianggap penting agar BUMD tidak terus bergantung pada subsidi dari APBD.

“Pendapatan non-farebox harus digarap lebih serius oleh BUMD transportasi agar lebih mandiri dan berkelanjutan secara bisnis,” tandas Suhud.

BERITA TERKAIT
Personel Sudin SDA Jakpus Dikerahkan Normalisasi Saluran Air di Petamburan III

Komisi E Dukung Penuh Penambahan Anggaran Sektor Pendidikan

Jumat, 11 Juli 2025 604

DPRD DKI Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

DPRD Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

Jumat, 11 Juli 2025 714

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp91,8 Triliun

APBD Perubahan 2025 Disepakati Rp91,8 Triliun

Kamis, 10 Juli 2025 2190

BERITA POPULER
 50 Kilogram Jagung Pulut Berhasil Dipanen dari Pulau Tidung Kecil

50 Kilogram Jagung Pulut Dipanen di Pulau Tidung Kecil

Rabu, 07 Januari 2026 1317

Tumpukan Sampah di TPS RW 10 Penggilingan Sudah Dibersihkan

Tumpukan Sampah di TPS RW 10 Penggilingan Tuntas Dibersihkan

Kamis, 08 Januari 2026 997

Proyek LRT Jakarta Fase 1B

Jakpro Konsisten Laksanakan Penugasan Strategis Sepanjang 2025

Kamis, 08 Januari 2026 993

Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan Siang Nanti

Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan Siang Nanti

Kamis, 08 Januari 2026 916

Arus Balik Pemudik Mulai Terlihat di Terminal Tanjung Priok

Arus Balik Nataru di Terminal Tanjung Priok Mulai Terlihat

Sabtu, 03 Januari 2026 1454

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks