Sinergi BUMD Dinilai Penting Hadapi Tantangan Perekonomian

Jumat, 11 Juli 2025 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 640

BP BUMD Terima Rekomendasi Strategis untuk Hadapi Tantangan Ekonomi

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Kuatkan kerja sama antar BUMD,"

Rekomendasi disampaikan oleh Sekretaris Komisi C, Suhud Alynudin dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan pihak eksekutif.

Komisi C menilai sinergi antar-BUMD sangat penting untuk memperkuat ketahanan bisnis menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks. Baik dalam satu klaster maupun lintas sektor, kolaborasi diharapkan mampu saling menunjang operasional dan memperkuat posisi keuangan antar BUMD.

“Kami mendorong BP BUMD untuk menguatkan kerja sama antar-BUMD, karena tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri di tengah tantangan ekonomi yang dinamis,” ujar Suhud, Jumat (11/7).

Selain itu, Komisi C juga meminta BP BUMD menyusun formulasi target dividen yang lebih realistis dan terukur, sesuai kondisi ekonomi terkini. Penetapan target dividen dinilai perlu mempertimbangkan sektor usaha masing-masing BUMD dan proyeksi keuangan ke depan.

Suhud juga menekankan pentingnya mendorong inovasi dan terobosan model bisnis baru di lingkungan BUMD. Hal ini selaras dengan semangat pembaruan dan optimisme yang dibawa oleh kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Tagline sinergi BUMD harus dibuktikan melalui aksi nyata dalam bentuk inovasi bisnis dan peningkatan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Suhud.

Dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, Komisi C juga mengingatkan perlunya strategi antisipatif agar BUMD tetap mampu mempertahankan kinerja dan pelayanan publiknya secara optimal.

Sementara untuk BUMD di sektor transportasi, Komisi C mendorong peningkatan pendapatan dari sektor non-farebox, seperti periklanan, kerja sama properti, dan bisnis turunan lainnya. Langkah ini dianggap penting agar BUMD tidak terus bergantung pada subsidi dari APBD.

“Pendapatan non-farebox harus digarap lebih serius oleh BUMD transportasi agar lebih mandiri dan berkelanjutan secara bisnis,” tandas Suhud.

BERITA TERKAIT
Personel Sudin SDA Jakpus Dikerahkan Normalisasi Saluran Air di Petamburan III

Komisi E Dukung Penuh Penambahan Anggaran Sektor Pendidikan

Jumat, 11 Juli 2025 523

DPRD DKI Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

DPRD Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

Jumat, 11 Juli 2025 575

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp91,8 Triliun

APBD Perubahan 2025 Disepakati Rp91,8 Triliun

Kamis, 10 Juli 2025 1783

BERITA POPULER
Petugas Dinas LH angkut sampah usai perayaan HUT TNI di Monas

Dinas LH Angkut 126,65 Ton Sampah Usai Perayaan HUT TNI di Monas

Senin, 06 Oktober 2025 1458

Asosiasi Perkumpulan Pedagang Pasar Pramuka menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung

Temui Gubernur, Pedagang Pasar Pramuka Bahas Harga Sewa Kios

Kamis, 09 Oktober 2025 733

Plt Kasudin Pusip Jakarta Pusat, Suryanto menyerahkan hadiah kepada peserta IKRA terbaik

75 Peserta IKRA Dapat Apresiasi Sudin Pusip Jakpus

Kamis, 09 Oktober 2025 676

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menghadiri kegiatan Bazar Hemat PAM Jaya

Rano Gratiskan 2.000 Paket Sembako di Bazar Hemat PAM Jaya

Sabtu, 04 Oktober 2025 1231

Pemberian bantuan sosial kepada penyintas kebakaran di Utan Kayu Selatan

Bantuan Penyintas Kebakaran Utan Kayu Selatan Sudah Didistribusikan

Selasa, 07 Oktober 2025 887

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks