Sinergi BUMD Dinilai Penting Hadapi Tantangan Perekonomian

Jumat, 11 Juli 2025 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 1111

BP BUMD Terima Rekomendasi Strategis untuk Hadapi Tantangan Ekonomi

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Kuatkan kerja sama antar BUMD,"

Rekomendasi disampaikan oleh Sekretaris Komisi C, Suhud Alynudin dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan pihak eksekutif.

Komisi C menilai sinergi antar-BUMD sangat penting untuk memperkuat ketahanan bisnis menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks. Baik dalam satu klaster maupun lintas sektor, kolaborasi diharapkan mampu saling menunjang operasional dan memperkuat posisi keuangan antar BUMD.

“Kami mendorong BP BUMD untuk menguatkan kerja sama antar-BUMD, karena tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri di tengah tantangan ekonomi yang dinamis,” ujar Suhud, Jumat (11/7).

Selain itu, Komisi C juga meminta BP BUMD menyusun formulasi target dividen yang lebih realistis dan terukur, sesuai kondisi ekonomi terkini. Penetapan target dividen dinilai perlu mempertimbangkan sektor usaha masing-masing BUMD dan proyeksi keuangan ke depan.

Suhud juga menekankan pentingnya mendorong inovasi dan terobosan model bisnis baru di lingkungan BUMD. Hal ini selaras dengan semangat pembaruan dan optimisme yang dibawa oleh kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

“Tagline sinergi BUMD harus dibuktikan melalui aksi nyata dalam bentuk inovasi bisnis dan peningkatan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Suhud.

Dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, Komisi C juga mengingatkan perlunya strategi antisipatif agar BUMD tetap mampu mempertahankan kinerja dan pelayanan publiknya secara optimal.

Sementara untuk BUMD di sektor transportasi, Komisi C mendorong peningkatan pendapatan dari sektor non-farebox, seperti periklanan, kerja sama properti, dan bisnis turunan lainnya. Langkah ini dianggap penting agar BUMD tidak terus bergantung pada subsidi dari APBD.

“Pendapatan non-farebox harus digarap lebih serius oleh BUMD transportasi agar lebih mandiri dan berkelanjutan secara bisnis,” tandas Suhud.

BERITA TERKAIT
Personel Sudin SDA Jakpus Dikerahkan Normalisasi Saluran Air di Petamburan III

Komisi E Dukung Penuh Penambahan Anggaran Sektor Pendidikan

Jumat, 11 Juli 2025 941

DPRD DKI Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

DPRD Dukung Kenaikan Insentif Kader Dasawisma

Jumat, 11 Juli 2025 1205

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp91,8 Triliun

APBD Perubahan 2025 Disepakati Rp91,8 Triliun

Kamis, 10 Juli 2025 2650

BERITA POPULER
Evakuasi Korban Hanyut di Ciliwung ist

Petugas Berhasil Evakuasi Jenazah di Kali Ciliwung

Kamis, 08 Oktober 2026 5806

Klinik ilegal ditutup jakpus folmer

Sudin Kesehatan Jakpus Sidak Dua Klinik Kecantikan Diduga Ilegal

Selasa, 06 Oktober 2026 1455

Pemprov DKI Manfaatkan AI Tata Kawasan Tanah Abang ist

Pramono Tegaskan Bulan Dana PMI Bersifat Sukarela

Kamis, 08 Oktober 2026 870

IMG 20261008 WA0094

Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan MRT Segmen Thamrin-Kwitang Terus Disosialisasikan

Kamis, 08 Oktober 2026 875

TPST Bantargebang Sampah bilal

Kompensasi Bantargebang Diminta Disesuaikan dengan Tonase Sampah

Kamis, 08 Oktober 2026 768

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks