Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) bekerja sama dengan Breathe Cities dan Empatika menyelenggarakan Lokakarya Validasi: Studi Kebutuhan Inklusif dan Penilaian Kesetaraan untuk mendukung implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu.

Acara yang berlangsung di Jakarta Future City Hub ini sebagai bentuk komitmen terhadap pengendalian polusi udara dan penanganan perubahan iklim.

Selain itu, lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian studi kelayakan dan roadmap implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T), hasil kolaborasi dengan Program Breathe Cities Jakarta, sebuah inisiatif global dari Clean Air Fund, C40 Cities, dan Bloomberg Philanthropies, yang diimplementasikan di Jakarta bersama Vital Strategies.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, lokakarya tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong transformasi perkotaan menuju kota beremisi rendah dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara tengah menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk kualitas udara yang memburuk, tingginya emisi gas rumah kaca, dan risiko iklim ekstrem.

“Kawasan Rendah Emisi Terpadu atau KRE-T bukanlah sekadar kebijakan tunggal, melainkan rangkaian intervensi multi sektor yang ditujukan untuk menurunkan emisi, memperbaiki kualitas udara, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan inklusif,” ujarnya, Jumat (13/6).

Asep menjelaskan, KRE-T merupakan kelanjutan komitmen Jakarta dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).

“SPPU sendiri berfokus pada tiga strategi utama, yaitu peningkatan tata kelola, pengendalian emisi dari sumber bergerak seperti kendaraan, dan sumber tidak bergerak seperti industri,” katanya.

Asep mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus mendukung kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta pihak-pihak eksternal dalam mendukung inisiatif ini. Jakarta menargetkan tercapainya net zero emission pada tahun 2050, dan KRE-T dipandang sebagai salah satu terobosan strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Ia berharap lokakarya ini dapat dirumuskan rekomendasi dan inisiatif KRE-T yang inklusif dan selaras dengan visi utama Jakarta menuju kota global.

Sementara itu, City Advisor Breathe Jakarta dari C40 Cities, Fadhil Firdaus menyampaikan, upaya pengurangan emisi melalui KRE-T lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan sektor-sektor lain, seperti sektor persampahan, bangunan gedung, energi, industri, tata guna lahan, hingga pengelolaan limbah, berbeda dengan upaya sebelumnya yang lebih berfokus pada sektor transportasi.

Fadhil menyampaikan, dalam lokakarya ini dilakukan perumusan strategi bagi kelompok marginal yang paling terdampak jika KRE-T dilaksanakan di beberapa lokasi potensial, dan strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang terpinggirkan.

“Selain itu, diskusi juga difokuskan pada aspek inklusivitas dan keadilan sosial dalam merancang kebijakan, sehingga manfaat KRE-T dapat dirasakan oleh kelompok marginal dalam proses perencanaan dan implementasinya melibatkan masyarakat,” tandasnya.