Jajaran Dinas Kesehatan DKi Jakarta dari seluruh RSUD kelas A hingga D, Sudinkes enam wilayah administratif, Puskesmas, dan seluruh unit pelaksana teknis (UPT), diedukasi tentang layanan pengelolaan informasi publik yang adaptif, akurat dan inklusif.

Edukasi yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi bertema “Menuju Kota Global di Era Keterbukaan Informasi Publik” ini digelar di Auditorium Lantai 2 Kantor Dinas Kesehatan DKI, Kamis (8/5).

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari, sosialisasi ini untuk memperkuat pemahaman jajaran PPID di lingkungannya tentang pelayanan imformasi agar lebih berkualitas.  

"Kami ingin menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola informasi publik di sektor kesehatan," tuturnya.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho menambahkan, layanan pengelolaan informasi publik yang adaptif, akurat, dan inklusif sangat penting di era keterbukaan informasi saat ini.

“Di era keterbukaan informasi publik, kewajiban utama setiap badan publik yakni menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti tantangan komplek pengelolaan arus informasi disebabkan beragamnya platform media yang mudah diakses oleh publik secara langsung dengan penyaji informasi. Serta, tata kelola informasi yang dikecualikan terutama seputar data pribadi di sektor kesehatan.

"UU KIP tidak secara eksplisit menyebutkan rekam medis, tapi di dalam UU Kesehatan menyebutkan informasi ini memiliki domain tersendiri sehingga akses terbatas," paparnya.

Bahkan, lanjut Agus, sesama aparatur di lingkungan Dinkes DKI Jakarta tidak bisa mengakses informasi yang dikecualikan disebabkan menyangkut privasi pasien.

"Kami bertugas menyelesaikan jika terjadi sengketa informasi dan berwenang menentukan masuk kategori dikecualikan atau tidak," tuturnya.

Sementara Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Harry Sanjaya memaparkan, substansi perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Perubahan regulasi dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi mengikuti perkembangan teknologi. Serta menyempurnakan kebijakan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik," tandasnya.