Jajaran Dinkes DKI Diedukasi Pengelolaan Informasi Publik

Kamis, 08 Mei 2025 Reporter: Folmer Editor: Budhy Tristanto 1839

KI Dorong Dinkes DKI Beri Layanan Informasi Publik Adaptif

(Foto: Istimewa)

Jajaran Dinas Kesehatan DKi Jakarta dari seluruh RSUD kelas A hingga D, Sudinkes enam wilayah administratif, Puskesmas, dan seluruh unit pelaksana teknis (UPT), diedukasi tentang layanan pengelolaan informasi publik yang adaptif, akurat dan inklusif.

"Menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola informasi publik di sektor kesehatan,"

Edukasi yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi bertema “Menuju Kota Global di Era Keterbukaan Informasi Publik” ini digelar di Auditorium Lantai 2 Kantor Dinas Kesehatan DKI, Kamis (8/5).

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari, sosialisasi ini untuk memperkuat pemahaman jajaran PPID di lingkungannya tentang pelayanan imformasi agar lebih berkualitas.  

"Kami ingin menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola informasi publik di sektor kesehatan," tuturnya.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho menambahkan, layanan pengelolaan informasi publik yang adaptif, akurat, dan inklusif sangat penting di era keterbukaan informasi saat ini.

“Di era keterbukaan informasi publik, kewajiban utama setiap badan publik yakni menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti tantangan komplek pengelolaan arus informasi disebabkan beragamnya platform media yang mudah diakses oleh publik secara langsung dengan penyaji informasi. Serta, tata kelola informasi yang dikecualikan terutama seputar data pribadi di sektor kesehatan.

"UU KIP tidak secara eksplisit menyebutkan rekam medis, tapi di dalam UU Kesehatan menyebutkan informasi ini memiliki domain tersendiri sehingga akses terbatas," paparnya.

Bahkan, lanjut Agus, sesama aparatur di lingkungan Dinkes DKI Jakarta tidak bisa mengakses informasi yang dikecualikan disebabkan menyangkut privasi pasien.

"Kami bertugas menyelesaikan jika terjadi sengketa informasi dan berwenang menentukan masuk kategori dikecualikan atau tidak," tuturnya.

Sementara Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Harry Sanjaya memaparkan, substansi perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Perubahan regulasi dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi mengikuti perkembangan teknologi. Serta menyempurnakan kebijakan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik," tandasnya.

BERITA TERKAIT
 KI DKI Dorong Peningkatan Pemahaman Informasi Publik di BBPOM Jakarta

KI DKI Dorong BBPOM Jakarta Tingkatkan Pengelolaan Informasi Publik

Selasa, 06 Mei 2025 1094

KI DKI Jakarta Ajak Buruh Manfaatkan UU Nomor 14/2008

KI DKI Ajak Buruh Manfaatkan UU KIP

Kamis, 01 Mei 2025 1188

KI DKI Jakarta Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kepulauan Seribu

Pemkab Kepulauan Seribu Diminta Maksimalkan Layanan Informasi Publik

Rabu, 30 April 2025 1104

 KI DKI Serahkan Hasil Rekomendasi E-Monev 2024 Kelurahan Duri Utara

KI DKI Serahkan Hasil Rekomendasi E-Monev 2024 Kelurahan Duri Utara

Kamis, 17 April 2025 966

KI DKI Lauching Coaching Clinic Tingkatkan Kualitas Badan Publik

KI DKI Luncurkan Program Coaching Clinic Keterbukaan Informasi Publik

Kamis, 24 April 2025 1489

BERITA POPULER
Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15421

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 8091

Pramono Teken Pergub Larangan Jual Beli Daging Anjing dan Kucing ilust

Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

Kamis, 19 November 2026 4737

IMG 20261118 WA0083

Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

Rabu, 18 November 2026 4310

Pramono ump dki 2026 rezap

Naik 7,1 Persen, UMP Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941

Jumat, 20 November 2026 2703

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks