Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) melakukan Rapat Koordinasi membahas sinergitas untuk optimalisasi menjaga keamanan wilayah.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua ini turut dihadiri oleh jajaran Eksekutif dan Kodam Jaya.

Inggard mengatakan, rapat ini menjadi kali pertama diadakan dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) sejak tahun 2019.

Ia berharap, melalui forum ini berbagai permasalahan terkait dukungan sarana dan prasarana, serta ketertiban di Jakarta dapat dibahas serta dicarikan solusinya.

"Kami merasa berkepentingan untuk memberikan masukan kepada bapak-bapak pimpinan di Forkopimda karena memang menyangkut masalah sarana prasarana," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/2).

Ia memastikan, program-program terkait keamanan akan mendapatkan dukungan. Sehingga, anggaran bisa digunakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. 

"Perlu penguatan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban hukum," terangnya.

Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengapresiasi inisiatif Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam memfasilitasi rapat ini.

Sigit menjelaskan, pentingnya dukungan Forkopimda dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, terutama dalam menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Turki ke Indonesia.

"Rapat siang hari ini betul-betul kita bisa mencermati bahwa yang disampaikan tidak hanya berdampak langsung kepada institusi, namun juga bisa berkontribusi positif pada wilayah DKI Jakarta secara keseluruhan," bebernya.

Ia menegaskan, keamanan dan keselamatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Untuk itu, Sigit berharap, penyaluran hibah dari Pemprov DKI Jakarta bisa berkontribusi langsung pada kondisi keamanan Jakarta. 

"Kami akan bekerja melakukan evaluasi atas proposal yang disampaikan dengan semangat bahwa efektivitas dari belanja hibah dimaksud betul-betul bisa berkontribusi langsung pada kondisi Jakarta secara keseluruhan," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Perencanaan Kodam Jaya, Fauzan Fadli mengatakan TNI memiliki tugas pokok untuk membantu pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Ia menyampaikan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam hal mobilitas pasukan. Untuk itu, melalui sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan DPRD ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan menjaga keamanan di DKI Jakarta.

"Kita bisa membantu tugas-tugas pemerintah daerah, Kodam Jaya mempunyai tugas pokok tersebut, salah satunya adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," imbuhnya.

Ia menambahkan, TNI Angkatan Darat menerima anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 58 triliun. Namun, sebanyak 66 persen di antaranya digunakan untuk belanja pegawai dan prajurit. 

"Sehingga menjadi PR besar bagi kami dalam menyelaraskan antara tugas pokok tadi dengan kemampuan kita. Pergerakan operasi kita juga perlu dukungan kendaraan seperti mobil, kemudian truk itu buat pergerakan orang," tandasnya.