Sebanyak 200 peserta mengikuti Sarasehan Gerakan Anti Pungli di Discovery Hotel Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12). Kegiatan yang dihelat Inspektorat DKI Jakarta ini berlangsung selama dua hari, hingga Kamis (12/12).

Kegiatan yang dibuka Inspektur Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya, Kombespol Nurkholis ini, menghadirkan sejumlah narasumber. Seperti Perwakilan KPK RI Deny Irawan, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol  Andri Wibowo dan Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Didik Farhan Alisyahdi.

Kombespol Nurkholis mengatakan, Sebagai Ketua Unit Pemberantasan Pungli  (UPP) di DKI Jakarta, pihaknya selama delapan tahun sudah banyak berbuat dalam penanganan korupsi maupun pungutan liar (Pungli).  Diharapkan kasus Pungli dapat diminimalisir semaksimal mungkin di wilayah DKI Jakarta.

"Kita akan lebih mengedepankan tindakan yang bersifat pencegahan dan edukasi. Namun yang bersifat reaktif ada bukti dan sudah meresahkan bisa langsung dilakukan tangkap tangan," papar Kombespol Nurkholis.

Menurutnya, saat ini kasus korupsi di wilayah DKI Jakarta sudah cenderung menurun dibanding sebelumnya. Begitu pula dengan perilaku ASN terkait dengan pelayanan publik, dinilainya sudah sangat bagus.

Agar pelayanan publik tidak berbau korupsi, menurut Nurkholis, harus mengedepankan sistem digital. Sehingga tidak ada sentuhan antara pejabat dengan masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

"Sehingga pungli bisa diminimalisir," tegasnya.

Selanjutnya ia mengimbau dengan adanya sarasehan ini, hendaknya semua pejabat berintrospeksi diri. Bahwa ASN adalah abdi negara yang juga mengabdi pada masyarakat, jangan malah memberikan contoh negatif. Justru harus memberikan keteladanan pada masyarakat, dengan memberikan pelayanan prima yang akuntabel.

Sementara, Inspektur DKI Jakarta Dhany Sukma menandaskan, melalui sarasehan ini pihaknya ingin melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah nyata  dan program kerja UPP di DKI Jakarta. Sehingga materi yang disampaikan cukup banyak. Di antaranya aspek intelejen dari internal UPP,  pencegahan dari unsur KPK dan yustisi dari Kejaksaan.

"Untuk penindakan kota akan dipetakan berdasarkan area yang sangat rawan. Apabila ada temuan intelijen maka dlakukan langkah pencegahan maupun penindakan," ungkapnya.

Dhany juga berharap, sarasehan ini dijadikan ajang bertemunya lintas sektor dalam merumuskan program kerja 2025.  Karena itu kapasitas kelembagaan UPP harus terus semakin baik ke depannya.

"Kegiatan diikuti 200 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur UPP tingkat provinsi, lima wilayah kota plus kabupaten," jelas Dhany.

Dhany juga mengajak seluruh warga Jakarta, khususnya yang menginginkan Jakarta masuk lima besar kota global dan Indonesia Emas 2045,  harus membangun integritas dan ikut berantas korupsi dengan melibatkan semua unsur. Dimulai dari diri sendiri, kemudian dari hal yang kecil dan lingkungan keluarga sendiri.