Legislator Komisi A DPRD DKI Jakarta, Fu’adi Luthfi mengingatkan agar alokasi belanja dan penggunaan APBD 2025 benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Fu'adi mengatakan, penggunaan anggaran harus dioptimalkan agar masyarakat bisa merasakan dampaknya.

"Ini menyangkut soal fungsi Budgeting juga yang harus dimaksimalkan. Harus betul-betul dilaksanakan untuk kepentingan yang menyentuh langsung ke masyarakat," ujarnya, Sabtu (23/11).

Fu'adi menjelaskan, saat pembahasan anggaran bersama mitra kerja, Komisi A juga menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengoptimalisasi pelaksanaan program-programnya.

"Kami di DPRD akan memastikan seluruh program yang direncanakan oleh jajaran OPD benar-benar terlaksana dengan baik dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat secara langsung," terangnya.

Menurutnya, program tersebut di antaranya adalah sosialisasi kebangsaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta penanganan kebencanaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Kemudian, dari Biro Hukum untuk memaksimalkan perannya dalam melakukan advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang seringkali menimpa masyarakat," ungkapnya.

Fu’adi memaparkan, BPBD merupakan salah satu mitranya yang mengusulkan anggaran cukup besar. Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesiapsiagaan dalam rangka penanganan bencana, termasuk juga soal pengadaan kapal.

"Kapal ini nantinya akan difungsikan untuk penanganan dampak bencana di wilayah Kepulauan Seribu," bebernya.

Ia mengapresiasi kinerja dan kecepatan BPBD dalam memberikan layanan penanganan berbagai bencana di Jakarta selama ini. Kendati demikian, Fu'adi mendorong agar BPBD terus menambah pengadaan kelengkapan sarana maupun prasarana pendukungnya.

"Hasil monitoring kinerja BPBD ini sudah kita anggap bagus. Dalam hal kecepatan mereka memberikan pelayanan, saya kira sudah bagus," tandasnya.