Komisi A DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan rapat finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja. Dalam rapat ini, disepakati nilai kumulatif anggaran Mitra kerja Komisi A sebesar Rp 14 triliun.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, dalam Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) nilainya mencapai Rp 14,9 triliun.

"Kesepakatan ini telah dilakukan bersama-sama baik antara Legislatif dan Eksekutif," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/11).

Ia memastikan, pemerintah akan memprioritaskan program yang terkait kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

"Seluruh program yang menyangkut kebutuhan masyarakat harus difasilitasi dengan baik," terangnya.

Inggard menjelaskan, program prioritas tersebut yakni terkait upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Ada juga mengenai respons time dari petugas Gulkarmat. Lebih cepat respons time-nya, semakin sedikit yang terbakar sehingga menimbulkan kekurangan kerugian," bebernya.

Inggard juga menyebut fokus program lainnya yakni upaya untuk menata Jakarta menjadi Kota Global sehingga bisa diminati baik oleh wisatawan mancanegara maupun domestik.

"Saya berharap besaran anggaran yang sudah disepakati bersama tersebut bisa dijalankan dan dimanfaatkan dengan baik," ucapnya.

Ia menegaskan, DPRD DKI Jakarta dan seluruh masyarakat akan mengawasi jalannya penggunaan anggaran sehingga tepat sasaran.

"Jangan sampai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria seperti yang tadi kami sudah sebutkan," paparnya.

Ia menambahkan, kesepakan RAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk mitra kerja Komisi A ini akan dibahas dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk mendapatkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Legislatif. 

"Finalisasinya adalah di Banggar dan TAPD ," tandasnya.