Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta menggelar diseminasi hasil kajian dengan tema ‘Gap Analysis Implementasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan Daerah: Perbandingan antara Jakarta dan Kota-kota Global’.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti sebanyak 60 peserta terdiri dari, perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD); Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta dan PT Bank DKI.

Narasumber dalam kegiatan ini yakni, Director DDTC Fiscal Research & Advisory selaku tenaga ahli, B Bawono Kristiaji; Pranata Komputer Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fannany Priambodo Mukti; Kepala Kajian Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Khoirunurrofik.

Kepala Biro Perekenomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas mengatakan, Jakarta berupaya menjadi kota global yang kompetitif pasca- pemindahan ibu kota negara.

Ia menyampaikan, berdasarkan Global Cities Index (GCI), Jakarta menempati peringkat ke-74 dari 156 kota. Indeks tersebut menilai sebuah kota melalui lima aspek yaitu, ekonomi, sumber daya manusia, kualitas hidup, lingkungan dan pemerintahan.

Sementara itu, Jakarta berada di posisi ke-45 dari 48 kota menurut Global Power City Index (GPCI), jauh berada di bawah London, New York, Tokyo, Paris dan Singapura yang menempati peringkat lima teratas.

“Meskipun Jakarta telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, diperlukan perbaikan di berbagai aspek untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi, termasuk administrasi perpajakan daerah,” ujar Abbas, Jumat (2/8).

Ia menjelaskan, administrasi perpajakan yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Menurunya, kesinambungan fiskal sebuah kota sangat mendukung pembiayaan kebutuhan pembangunan.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pengembangan administrasi perpajakan daerah melalui digitalisasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak,” jelasnya.

Maka itu, untuk mengakselerasi daya saing Jakarta dalam kancah global diperlukan beragam upaya strategis. Biro Perekonomian dan Keuangan melaksanakan kegiatan pendampingan perumusan kebijakan keuangan terkait digitalisasi administrasi perpajakan daerah sebagai langkah awal dalam pengumpulan bahan perumusan kebijakan.

“Menggandeng DDTC Fiscal Research & Advisory, kajian dimaksud berusaha menghimpun best practice digitalisasi perpajakan pada kota global untuk kemudian dibandingkan dengan digitalisasi perpajakan daerah yang diimplementasikan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” katanya.

Ia mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah yang telah mendukung kegiatan dengan memberikan data-data yang diperlukan dalam proses penyusunan kajian ini. Menurut Abbas, dukungan ini sangat berharga dalam upaya bersama mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan efisien.

“Semoga hasil kajian ini menyempurnakan ikhtiar bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif setara dengan kota besar lainnya di dunia,” tandasnya.