Untuk menanggulangi persoalan sampah di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun incenerator (tempat pembakaran sampah) di setiap kelurahan. Dengan adanya alat tersebut, sampah hasil buangan warga DKI tidak perlu ditimbun lagi di Bantar Gebang, melainkan langsung dibakar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, Pemprov DKI berencana akan membangun sistem tempat pembakaran langsung atau incenerator di wilayah DKI Jakarta guna menyelesaikan permasalah sampah yang menumpuk di ibu kota. Incenerator tersebut, lanjut Basuki, akan dibangun pada setiap kantor kelurahan di masing-masing kota.

"Nantinya kita mau bangun incenerator ditempatkan di tiap kantor kelurahan. Jadi sampah langsung dibakar di situ," ucap Basuki pada wartawan di Balaikota, Jumat (11/4).

Dengan pembangunan incenerator di tiap kantor kelurahan, tambah Basuki, Pemprov tidak perlu repot-repot lagi membayar iuran sampah sebesar Rp 123 ribu per ton di Bantar Gebang. Menurutnya, teknologi tersebut berasal dari Taiwan. Nantinya Pemprov akan membawa langsung sampah yang diangkut menuju kantor kelurahan masing-masing wilayah untuk dibakar.

“Ini Rp 400 miliar dibayar ke Bantar Gebang, saya juga bingung perjanjian kayak gitu. Bantar Gebang punya kami, tanahnya punya kami, ada UPT-nya. Tapi masa mau buang sampah harus bayar Rp 123 ribu per ton,” ucapnya.

Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengelolaan sampah di ibu kota, termasuk untuk pembelian truk pengangkut sampah. Selain itu Pemprov juga telah menerima truk sumbangan dari pengusaha Tionghoa sebanyak 53 unit dan juga akan menerima dua truk besar Foton sumbangan dari Cina yang rencananya akan diterima DKI pada akhir bulan ini.

Saat ini, tambah Basuki, pihaknya akan meremajakan truk-truk pengangkut sampah yang dimiliki dengan membeli sebanyak 300-400 truk sampah. Rencanannya sebanyak 700 unit truk ditargetkan akan dibeli untuk meremajakan truk sampah yang sudah tak laik jalan lagi. Pembelian tersebut akan dilakukan tanpa melalui tender.