Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta mencatat, 41 dari 218 perpustakaan perguruan tinggi atau universitas yang terdata di Jakarta sudah mendapat akreditasi dari Perpustakaan Nasional. 

Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (P2PKM) Disupusip DKI Jakarta, Suryanto mengatakan, akreditasi merupakan pengakuan atau legitimasi dari lembaga akreditasi secara nasional, dalam hal ini Perpustakaan Nasional.

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya sudah lakukan pembinaan terhadap 145 perpustakaan perguruan tinggi dengan target Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebelum melangkah ke proses akreditasi.

Bagi perpustakaan yang telah SNP, lanjut Suryanto, pihaknya dapat merekomendasikan atau mengajukan penilaian akreditasi kepada Perpusnas.

“Sebelum akreditasi kita lakukan pembinaan, jadi antara pembinaan dengan akreditasi hal yang agak sedikit berbeda. Jika pembinaan targetnya adalah Standar Nasional Perpustakaan. Kalau akreditasi, perpustakaan harus melewati SNP dahulu baru dapat akreditasi ketika mau lebih dari standar. Penilaian dan asesor untuk akreditasi perpustakaan merupakan kewenangan Perpustakaan Nasional,” beber Suryanto, Rabu (20/12).

Menurut Suryanto, pihaknya  memiliki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta (SiapJak) yang di dalamnya terdapat fitur Evaluasi Diri Sendiri (EDS) untuk mengukur kemampuan atau kehandalan perpustakaan, sehingga memudahkan pengelola perpustakaan untuk mendapatkan SNP hingga akreditasi.

“Kita membuat aplikasi itu untuk memudahkan perpustakaan mencapai akreditasi. Pemenuhan atas kebutuhan standardisasi itu dilakukan oleh lembaga induknya, norma prosedurnya dari Dispusip selaku pembina,” ucap Suryanto.

Diungkapkan Suryanto,  ada enam komponen dasar untuk sebuah perpustakaan mendapatkan SNP yakni, koleksi, sarana prasarana, jenis pelayanan, tenaga atau SDM, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Selain itu, ada tiga komponen pendukung yang tidak kalah penting yakni inovasi dan kreativitas, tingkat kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

“Komponen ini yang menggambarkan seluruh pencapaian kinerja dari sebuah perpustakaan. Prinsipnya, setelah perpustakaan sudah SNP baru bisa mengajukan akreditasi ketika mau lebih. Akreditasi itu bonus. Kita membina supaya standar, baru merekomendasikan kepada Perpusnas untuk menilai akreditasi,” tandas Suryanto.