Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku kapok dengan ulah sebagian besar pengembang yang hingga kini tidak menempati janjinya menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Untuk itu, pihaknya meminta pengembang menyediakan fasos fasum sebelum dikeluarkannya surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami kapok dengan ulah mereka sebelumnya yang cuma janji. Namun, setelah bangunan selesai, ditingga lkan," ujar Basuki di  di Balaikota, Selasa (8/4)

Ia mengaku, persoalan tidak tertagihnya fasos dan fasum dari pengembang selama ini merupakan kesalahan Dinas Tata Ruang dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI.  Alhasil, banyak pengembang nakal mangkir menyerahkan fasos dan fasum kepada Pemprov DKI.

"Ya itu semua yang dikeluarin dinas tata ruang jamannya Asbang dulu menjabat. Ya kita lihat saja, kami musti copot Asbang," ungkapnya.

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini bersikukuh akan menagih fasum dan fasos dari pengembang nakal tersebut.

Namun, langkah tersebut diprediksi akan menemui sejumlah kendala seperti, sejumlah perusahaan yang ternyata sudah bubar, beralih kepemilikan dan ada pula perusahaan yang memberikan fasum dan fasos di luar kawasan proyek.

"Ini kan lucu. Tapi SIPPT-nya bisa keluar," tandas Ahok sapaan akrabnya.