Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta kembali menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) DKI Jakarta, di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Sosialisasi hari kedua ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Direktorat Pengembangan Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, Andi Bardiansyah.

Kemudian, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Achmad Reinaldi Nugroho serta Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi DKI Jakarta, Merry Morfosa.

Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas CKTRP DKI Jakarta, Merry Morfosa memaparkan seputar peran RDTR dalam mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota Global. Pergub Nomor 31 tahun 2022 masih mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Setelah kebijakan makro yakni Perda Nomor 1 Tahun 2012 direvisi, maka aturan turunan Pergub Nomor 31 tahun 2022 akan dievaluasi kembali.

“Kami memberi peluang sebesar besarnya kepada warga Jakarta untuk memberikan masukan terkait Pergub Nomor 31 tahun 2022 dengan mengecek kembali RDTR melalui laman website jakartasatu.jakarta.go.id. Jika perizinan yang dimiliki saat ini berbeda dengan aturan pergub segera laporkan ke Dinas CKTRP DKI Jakarta," ujar Merry Morfosa, Selasa (15/8).

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Achmad Reinaldi Nugroho menjelaskan, seputar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan prosedur pengajuannya di dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

"Warga yang ingin mengajukan PBG harus terlebih dahulu mengecek peruntukkan lahan yang akan dimanfaatkan," paparnya.

Sementara Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Direktorat Pengembangan Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, Andi Bardiansyah memaparkan terkait proses dan prosedur pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan.Ruang (KKPR) di sistem One Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA).

“Sejak diluncurkan hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan sebanyak 5,22 juta Nomor Induk Berusaha," tandasnya.