Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan agenda penjelasan terkait pembebasan lahan tahun anggaran 2023.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, rapat ini untuk menentukan prioritas pembebasan lahan. Mengingat, seluruh OPD di bawah naungan komisi ini telah mempunyai anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota.

"Rapat ini untuk menentukan skala prioritas anggaran pembebasan lahan. Jadi tidak asal pencairan anggaran, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan saat ini terkait pengendalian banjir," katanya di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/2).

Ida menjelaskan, ada lima OPD yang memiliki anggaran pengadaan tanah. Namun, karena fokus Pemprov DKI terhadap penanganan banjir dan kemacetan, anggaran dialokasikan bagi Dinas Sumber Daya Air (SDA) Rp 729 miliar, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Rp 3 triliun dan Dinas Bina Marga Rp 404 miliar.

"Kami berpesan pembebasan lahan harus sesuai aturan. Walaupun ada yang bermasalah dengan suratnya, sebaiknya pemerintah tindaklanjuti dengan baik," ujarnya.

Di tempat yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Andriansyah menjelaskan, saat ini pengendalian banjir dan penanganan kemacetan menjadi dua program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Misalnya terkait pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta sedang fokus di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan normalisasi Kali Ciliwung.

"Untuk pencapaian program tersebut kami mendorong OPD terkait mengecek secara cermat lahan yang akan digunakan," terangnya.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal menambahkan, pengadaan tanah untuk pengendalian banjir ada tiga kegiatan, terdiri dari normalisasi Kali Ciliwung dengan alokasi Rp 469 miliar, Kegiatan Strategis Daerah (KSD) saringan sampah Ciliwung dan normalisasi Kali Pesanggrahan.

"Terkait pengadaan tanah untuk pembuatan waduk dialokasikan Rp 255 miliar terhadap tujuh wilayah yang akan dibangun. Selain itu pengadaan tanah untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp 5 miliar," tandasnya.