Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian dan Energi (PE) menyambut baik diluncurkannya program 100% Renewable Cities and Regions Roadmap oleh Yayasan ICLEI-Indonesia.

Program ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program energi terbarukan dan efisiensi energi. Melalui program ini diharapkan pemerintah daerah dapat membantu pencapaian target pemerintah nasional untuk penggunaan energi terbarukan pada bauran energi nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan efisiensi energi sebesar 75 persen di tahun 2030.

Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas PE DKI Jakarta, Edward Napitupulu mengatakan, selama ini Jakarta telah berupaya untuk mengembangkan energi terbarukan melalui energi matahari dan energi sampah (waste to energy).

"Masih ada kendala, tapi kita optimistis bisa melakukan peningkatan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan," ujarnya, saat menghadiri peresmian program 100% Renewable Cities and Regions Roadmap, di salah satu hotel di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Edward menjelaskan, program ini menunjukan bahwa ketahanan dan kemandirian energi bukan merupakan sebuah penghalang untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

"Tetapi, hal tersebut harus dilihat sebagai sebuah katalis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dengan peranan penting dari pemerintah daerah," terangnya.

Edward menilai, program ini juga diharapkan dapat mendorong peran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian komitmen reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional Indonesia sebesar 41 persen pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Konsistensi pelaksanaan program dan penyamaan pola pikir harus dilakukan untuk mendukung pencapaian target nasional energi terbarukan," ungkapnya.

Sementara itu, Program Officer 100% Renewable Cities and Regions Roadmap dari Yayasan ICLEI-Indonesia, Bima Fitriandana menuturkankan, program ini bertujuan untuk mempercepat proses transisi energi dengan cara penyusunan rencana aksi energi terbarukan daerah yang inklusif. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran lingkungan dan energi, serta kapasitas pemerintah daerah, khususnya terkait pembiayaan program.

"Energi terbarukan tidak hanya terkait pemanfaatan teknologi, melainkan perlu adanya pembuatan roadmap yang jelas, penguatan kesadaran pemangku kepentingan, terutama masyarakat serta peningkatan kapasitas pemerintah," ucapnya.

Koordinasi yang baik lintas sektor, aktor dan level menjadi kunci keberhasilan pembuatan dan implementasi kebijakan di lapangan. Untuk itu, kami melalui program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah berusaha untuk menyasar ketiga hal tersebut.

"Kami berharap melalui program ini pemerintah daerah dapat membantu penyelesaian permasalahan energi nasional di sektor energi terbarukan, sekaligus membantu pencapaian target energi nasional," tandasnya.