Pengamat ekonomi dari Institute For Development Of Economic And Finance (Indef), Abra Talattov menilai, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dapat menjadi sentimen positif terhadap peluang investasi di Jakarta

Dikatakan Abra, raihan WTP tersebut juga memiliki makna jajaran birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mampu membuktikan kepada masyarakat dan investor terkait kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dan kepatuhan kepada aturan.

"Ini bisa menjadi sentimen positif. Bisa menarik investasi lebih banyak lagi, baik investasi dari dalam maupun luar negeri. WTP menjadi cerminan Pemprov DKI sudah berkomitmen melakukan reformasi birokrasi," kata Abra, Senin (28/5).

Menurutnya, tantangan utama investasi dan Ease of Doing Business (EoDB) ada di daerah. Pasalnya, jika pemerintah daerah berhasil mengubah wajah birokrasi menjadi lebih market friendly, maka otomatis akan mendongkrak indeks EoDB.

"Dari kacamata investor, faktor utama kemudahan berinvestasi itu masalah birokrasi atau prosedur perizinan. Citra positif harus dibangun dengan melakukan reformasi birokrasi yang betul-betul terimplementasikan," terangnya.

Abra menambahkan, penerapan transaksi non-tunai ( cashless ) di Pemprov DKI Jakarta juga menjadi sebuah terobosan dan inovasi yang patut diapresiasi karena dapat menciptakan kepastian bagi pelaku usaha.

"Penggunaan transaksi atau pembayaran retribusi secara non-tunai sangat dibutuhkan. Kita berharap semakin banyak investor yang berivestasi di Jakarta," tandasnya.