Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginginkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dikatakan Anies, Pemprov DKI sudah menyusun rencana aksi untuk meraih WTP. Adanya instruksi gubernur (Ingub) yang sudah disiapkan harus dipastikan dapat mewujudkan penyamaan persepsi antara Pemprov DKI dan tim dari BPK dalam penyusunan dokumen untuk mencapai WTP.

"Saya berharap, laporan keuangan daerah bisa mencapai hasil yang memuaskan dan meraih opini WTP," kata Anies, saat acara entry meeting antara Pemprov DKI dengan BPK Perwakilan DKI terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2017, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/1).

Dijelaskannya, penilaian dari BPK merupakan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang sudah diberikan. Jadi, bukan hanya mengejar angka-angka, tapi jauh lebih penting adalah substansi dari hasil dibalik angka tersebut.

"Pelaksanaan evaluasi ini adalah sebuah kegiatan yang rutin kita lakukan. Namun, jangan dianggap sekadar rutinitas," terangnya.

Anies menambahkan, Pemprov DKI telah membentuk Komite Pencegahan Korupsi. Tujuannya, untuk mewujudkan good governance and clean government.

"Insya A llah, keinginan kita mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bisa tercapai dalam waktu tak lama lagi," tandasnya.