Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan, persoalan verifikasi laporan menjadi salah satu sorotan pembahasan dalam rapat koordinasi mengantisipasi puncak musim penghujan bersama Dinas Sumber Daya Air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik). 

Seperti 2016 lalu dari sekitar 5.000 laporan banjir dan genangan yang diterima BPBD dari masyarakat, hanya 10 persen yang bisa terverifikasi dengan fakta 50 persennya merupakan hoax.

"Dari hampir 5.000 laporan, yang terverifikasi hanya 10 persen. Bagaimana kita bisa bertindak dengan laporan yang begitu," ujarnya, Kamis (19/10).

Karenanya selain tetap menampung laporan warga, Anies mengatakan, akan menyiapkan pula petugas untuk menyampaikan laporan kondisi kekinian di lapangan saat musim penghujan mendatang. Dengan begitu, pelaporan yang masuk akan langsung terverifikasi sehingga persoalan musim penghujan bisa diantisipasi dengan sistematis dan tidak menyisakan masalah.

"Ada laporan tapi tidak terverifikasi malah lebih berat, merepotkan buat semua, jadi kita akan bikin sistemnya. Penanganannya akan kita integrasikan beberapa instansi berbeda seperti Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, BPBD dan Dinas Sosial," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berharap, masyarakat tidak memberikan laporan palsu agar tidak menambah beban kerja petugas lapangan.

Dalam menempatkan petugas pelapor, Sandi merujuk ke lokasi yang selama ini rawan banjir. Petugas yang ditempatkan untuk melapor bisa berasal dari unsur petugas Penanganan Prasarana dan Sarana U mum (PPSU) ataupun relawan. 

"Nanti akan kita publikasikan agar setiap orang tahu siapa yang akan melaporkan di satu daerah. Ke depan semua laporan harus bisa terverifikasi, jangan terulang," tandasnya.