Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memarahi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Yonathan Pasodung dan Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono saat meluncurkan kartu virtual account CMS (rekening maya) untuk pembayaran rumah susun sewa (rusunawa) di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (4/9).

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku kecewa lantaran kartu virtual account untuk pembayaran rusunawa tersebut tidak sesuai dengan harapannya, karena masih dimungkinkan untuk dipakai oleh orang lain yang bukan pemiliknya serta bisa disalahgunakan.

"Saya kecewa dengan kartu yang dibuat Bank DKI. Saya katakan, bukan minta satu kartu hotel. Saya maunya kartu ATM ada nama, ada foto sehingga saat saya ke unit tertentu, maka bisa terlihat. Kalau kartunya tidak sesuai nama, KTP dan alamat tidak sama, kita usir," kata Ahok.

Dengan wajah masam, Ahok kemudian menyerahkan kembali kartu virtual account kepada perwakilan penghuni Rusunawa Marunda. Meski begitu, mantan anggota Komisi II DPR ini menegaskan kepada Bank DKI untuk memperbaiki desain kartu.

Ahok mengatakan, dirinya tidak ingin lagi ada warga kurang mampu yang masih "bermain" dan memperjualbelikan rusun yang telah diberikan Pemprov DKI. "Saya betul-betul kecewa sama Bank DKI. Ini kalau di kartu cuma ada nomor dan angka-angka, tidak ada fotonya, ya gampang diperjualbelikan ke oknum lainnya," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Yonathan Pasodung dan Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono yang dimarahi Ahok di tengah ratusan tamu undangan lainnya hanya bisa terdiam dan mengangguk-anggukan kepalanya.

Ahok menjelaskan, secara bertahap, nantinya pembayaran sewa seluruh rusunawa di Jakarta tidak lagi secara manual ke pengelola, melainkan melalui rekening virtual. Rencananya, mulai November mendatang, penerapan dilakukan mulai dari seluruh cluster di Rusunawa Marunda.

Dikatakan Ahok, pentingnya identitas dicantumkan dalam kartu akan memudahkan pengawasan terhadap pemilik. Sebab, selama ini pihaknya masih mendapat laporan ada oknum yang menjual rusun kepada orang yang tidak seharusnya menempati.

"Dulu pasarannya Rusunawa Marunda Rp 15 juta sekarang antara Rp 50 sampai Rp 60 juta. Jadi kalau kita pindah warga dari waduk, bisa saja mereka menjual lagi rusunnya dan dia kembali ke tepi waduk," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Yonathan Pasodung mengatakan, sebagai tahap awal sistem pembayaran melalui rekening virtual diterapkan di Cluster B Rusunawa Marunda.

Dirut Bank DKI, Eko Budiwiyono menambahkan, sejak Juni lalu pihaknya secara bertahap sudah membuatkan rekening virtual sebanyak 10 ribu. Hingga September 2014, Bank DKI telah menerima sebanyak 465 transaksi dengan jumlah sebesar Rp 203.437.941.

"Sesuai instruksi Pak Ahok, akan kami ubah. Di dalam kartu akan kita masukkan identitas serta foto," terangnya.