Upaya Pemerintah Provinsi (Pemkot) untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota menemui kendala. Anggaran pembelian lahan pada tahun ini di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta berkurang sebesar Rp 800 miliar dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,3 triliun.

"Jadi itu nanti hanya kuantitasnya saja yang akan berkurang dari anggaran Rp 31 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Berarti ada Rp 800 miliar yang disesuaikan dengan adanya pengurangan anggaran," ujar Nandar Sunandar, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Kamis (23/4).

Pihaknya, kata Nandar, menargetkan akan membebaskan 159 titik lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota pada tahun ini. Pembelian lahan tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan di lapangan atau legal aspek demi memastikan lahan yang akan dibeli tidak bersengketa.

"Ada sekitar 159 titik yang ingin dibebaskan. Tapi sampai saat ini terus berjalan surat permohonan dari masyarakat," kata Nandar.

Nandar menjelaskan, ‎bila melihat dari luas wilayah, mayoritas lahan yang akan dibeli berada di Jakarta Timur. Pasalnya, wilayah tersebut memiliki luas 28 persen dari total luas wilayah DKI.

"Pasti probablilitynya akan lebih banyak di sana (Jakarta Timur-red), lalu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Selatan dan di Jakarta Pusat yang memiliki wilayah paling kecil‎," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembelian lahan pada tahun ini menggunakan sistem gelondongan sehingga ketika pembelian lahan batal dilakukan di suatu area, akan langsung dipindahkan di area lainnya.

"Kalau dulu per lokasi. Jadi kalau suatu lokasi legal aspek-nya tidak bagus dan tidak jadi digunakan, makan uang itu mati. Sekarang tidak," tukasnya.