Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum puas atas kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang terpilih dari hasil lelang jabatan pada Januari 2015. Untuk itu, dirinya memastikan akan kembali melakukan perombakan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 sebesar Rp 69,28 triliun turun.

"Kinerjanya dibanding dulu lebih baik. Tapi ada beberapa saya tidak puas. Ada SKPD dia lakukan kalau disuruh, ada yang kecenderungan dia mengulur waktu. Makanya, kami mau perombakan begitu APBD masuk. Ini kan menunggu APBD dulu, kalau saya potong, yang ribut sama saya banyak. Harus satu-satu saya selesaikan," ujar Basuki di Balaikota, Rabu (22/4).

Dikatakan Basuki, perombakan akan dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemprov DKI. "Camat, lurah, kepala dinas, sekretaris kota, atau apa itu banyak. Kepala dinas juga ada," katanya.

Mantan Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, pihaknya saat ini telah memikirkan konsep lelang jabatan untuk diubah. Nantinya, pegawai eselon yang telah mengikuti tes tidak perlu melakukan tes ulang sehingga sementara waktu menjadi cadangan. "Maunya kami, semua di tes, siapa mau jadi eselon I atau II nanti di stok. Begitu ada pergantian, yang layak langsung diambil dan dipasang. Kalau sama-sama eselon II tidak perlu tes. Kita stafkan saja kalau yang tidak beres," ucapnya.

Alhasil, menurut Basuki, pihaknya tidak perlu mengumumkan kepada para pejabat bersangkutan siapa yang akan mengganti posisi tertinggi di satu SKPD. "Saya kasih gaji Anda Rp 80 juta, setahun cuma beberapa ratus juta. Kalau kamu korupsi, langsung disetor Rp 1,5 miliar atau Rp3 miliar, ya kamu mana mau kerja baik-baik? Yang begitu kita ganti yang muda-muda, yang mau kembangkan Jakarta," tegasnya.

Basuki mengaku telah memiliki hasil penilaian kinerja sejumlah SKPD yang dinilai baik serta kurang memuaskan. "Semua oke, Dinas Kebersihan juga oke, Yusmada (Kepala Binamarga DKI) oke," tandasnya.