Rabu, 15 April 2015 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Lopi Kasim 1907
(Foto: Ilustrasi)
Aturan penerapan pendaftaran pekerja ke Badan Penyelenggara Jamiman Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berlaku Juli mendatang, rupanya belum sepenuhnya dipatuhi perusahaan. Di Jakarta Utara, hingga pertengahan April dari 12.122 perusahaan aktif dan memenuhi persyaratan baru 6.031 perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya.
Kalau dipanggil Kejari dia juga tidak mengindahkan, bisa saja dilakukan pencabutan SIUP. Secara aturannya memang demikian
Koordinator BPJS Wilayah Jakarta Utara, M Yamin Pahlevi mengatakan, pihaknya secara prosedural akan menyurati dan memberi peringatan (SP) perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebanyak dua kali. Bila setelah dua kali SP dilayangkan tidak direspon, pihaknya akan menyerahkan berkas perusahaan dimaksud ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan pemanggilan.
"Kalau dipanggil Kejari dia juga tidak mengindahkan, bisa saja dilakukan pencabutan SIUP. Secara aturannya memang demikian," tegasnya, Rabu (15/4).
Menurut Yamin, pentingnya perusahan untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS tidak terlepas dari potensi kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Seperti di Jakarta Utara, setiap hari kecelakaan kerja yang terjadi menyebabkan 3-5 orang pekerja mengalami luka ringan hingga berat.
Selain melakukan penegakan aturan, kata Yamin, pihak BPJS berharap kerja sama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melakukan tindakan preventif saat perusahaan akan membuat atau memperpanjang izin usahanya. Sebab sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Gubernur No. 30 Tahun 2013, seluruh perusahaan wajib mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
"Ini akan terwujud bila ada persyaratan cek list pengurusan perizinan di PTSP yang memawajibkan daftar ke BPJS. Kita akan terus koordinasikan ini ke PTSP tingkat kota hingga kelurahan," ujarnya.
Wakil Walikota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi mendukung agar seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Namun, kata Wahyu, untuk pencantuman cek list persyaratan dalam pengurusan izin di PTSP merupakan kewenangan tingkat provinsi.
"Saya kira memang harus demikian agar seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Sebagai tindak lanjut, kita akan koordinasikan ini ke PTSP tingkat provinsi," tandasnya.
