Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015 senilai Rp 69,28 triliun.

Jumlah tersebut meleset dari asumsi semula Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menargetkan APBD DKI tahun 2015 mencapai Rp 72,9 triliun sesuai dengan pagu anggaran tahun 2014.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, ada sejumlah mata anggaran dan program yang terpaksa dipangkas akibat berkurangnya nilai APBD DKI tahun 2015 dari asumsi semula.‎

Saefullah menuturkan, pengurangan anggaran dalam APBD DKI tahun 2015 ini akan disisir dari program sosialisasi yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga jumlahnya mencapai Rp 3 triliun. "Iya pasti kita kurangi sampai Rp 3 triliun, nggak bingung kok,"‎ ujarnya, di Balaikota, Selasa (14/4).

Mantan Walikota Jakarta Pusat itu menjelaskan, program yang dipangkas di antaranya sosialisasi dan pembelian lahan yang dialokasikan sebesar Rp 7 triliun.

"Ada beberapa anggaran yang kita kurangi seperti program sosialisasi dan pembelian tanah. Itu pembelian tanah kemarin sudah dialokasikan sekitar Rp 7 triliun, sekarang dikurangi Rp 1 triliun jadi Rp 6 triliun," katanya.

Selain itu, kata Saefullah, pemangkasan anggaran juga dilakukan di belanja pegawai yang dialokasikan Rp 19 triliun untuk gaji dan tunjangan. Setelah dihitung, nilai anggaran belanja pegawai akan dipangkas menjadi Rp 18,5 triliun atau dikurangi sekitar Rp 500 miliar.

Meski demikian, kata Saefullah, program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seperti penanganan banjir dan kemacetan‎ tetap berjalan. "Program penanganan banjir dan macet itu jalan semua," ungkapnya.