Untuk menjaga ketahanan pangan , Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten, melakukan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil). Setidaknya ada empat langkah strategis untuk pengendalian inflasi di tiga daerah tersebut.

Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta, Adi Ariantara mengatakan, Rakorwil dilaksanakan pada tanggal 25 Maret lalu di Jakarta. Rapat tersebut menyepakati empat langkah strategis yang bermuara pada strategi pengendalian inflasi yang biasa disebut 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi.

"Dalam Rakorwil juga dirumuskan langkah-langkah untuk mempertajam arah implementasi melalui sejumlah program strategis," kata Adi, Senin (30/3).

Keempat kesepakatan tersebut, yakni pertama, mendukung peningkatan konektivitas dan pembangunan infastruktur. Hal tersebut dicapai melalui realisasi pembangunan gudang dan pasar induk atau pasar regional. Serta mendorong pemanfaatan jalur kereta api untuk distribusi pangan yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Kesepakatan kedua yakni mempercapat pembenahan tata niaga melalui optimalisasi program resi gudang yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Selain itu, bekerjasama perdagangan antar daerah dengan memerhatikan aspek ketersediaan dan permintaan pasokan pangan.

Ketiga, mengoptimalkan informasi dan komunikasi melalui implementasi pusat informasi harga strategis (PIHPS) yang terkoneksi secara nasional. Kemudian, pengembangan informasi kebutuhan dan ketersediaan pangan, serta komunikasi dan koordinasi antar TPID dengan pelaku pasar.

Keempat, meningkatkan kapasitas SDM khususnya melalui edukasi kepada pelaku usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan manajemen logistik guna mendukung optimalisasi sistem resi gudang (SRI).

Dikatakan Adi, TPID juga menyepakati sejumlah isu yang akan dikoordinasikan di level TPID level kelompok kerja nasional (Pokjanas). Diantaranya yakni peningkatan kapasitas dan perbaikan jalur distribusi.

Selain itu, dukungan pembiayaan APBN yang lebih berpihak pada program ketahanan pangan. "Kami juga minta agar ada pembenahan pola pergudangan dan logistik. Lalu, penguatan peran Bulog atau lembaga pangan lain yang ditunjuk sebagai stabilisator harga dan pasokan," tandasnya.