Pemprov DKI Jakarta optimis penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 bisa maksimal. Sebab, saat ini Badan Layanan Pengadaan (BLP) barang dan jasa sudah ada di masing-masing wilayah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pihaknya optimis meski menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub), penyerapan APBD tahun ini bisa maksimal. Bahkan, nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terlebih pengadaan barang dan jasa tahun ini tidak lagi terpusat di Balaikota DKI Jakarta, melainkan menyebar di wilayah.

"Kita masih optimis ya, karena pengadaan barang dan jasa kita kan sekarang sudah ada di tujuh lokasi. Mereka sudah siap loh sekarang," kata Saefullah, Sabtu (28/3).

Menurutnya, dengan menyebar pengadaan barang dan jasa di lima wilayah dan kabupaten membuat bebannya berkurang. Jika pada tahun lalu, yang masih berbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) menangani 5.500 paket sendiri, kali ini tidak lagi. Diperkirakan satu BLP bisa melayani 1.000 paket kegiatan.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki tujuh BLP, yang tersebar di lima wilayah, satu kabupaten, dan satu tingkat provinsi. Sehingga beban untuk melakukan lelang kegiatan bisa dibagi.

Pihaknya juga mengaku terbantu dengan e-catalog. Sebab, beberapa barang tidak perlu lagi melakukan lelang untuk pembelian karena sudah ada di e-catalog.

"Di samping itu banyak barang-barang yang sudah di e-catalog, jadi tidak perlu lelang lagi. Jadi saya sangat optimis kalau ini cepat," tandasnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta menolak Perda APBD 2015. Sehingga terpaksa dikeluarkan Pergub untuk penggunaan pagu anggaran tahun 2014. Pemprov DKI Jakarta pun harus menyusun Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Setidaknya ada selisih Rp 3,8 triliun dalam KUA-PPAS 2015 yang disesuaikan dengan pagu anggaran 2014.