Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono mengaku siap memberikan keterangan kepada panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI terkait proses e-budgeting dalam‎ penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015.

‎"Saya siap memberi penjelasan tentang proses e-budgeting. E-budgeting adalah bagian agar gubernur dan pimpinan dewan bisa melihat efisiensi yang kita lakukan," katanya di Balaikota, Rabu (‎11/3).

Ia juga menjelaskan, sistem e-budgeting dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memasukan program-program di APBD DKI sehingga bisa terkontrol dengan baik. Di dalam sistem itu, SKPD menginput kode rekening dan komponen program APBD DKI ke dalam e-budgeting.

‎"Kami dari BPKAD menyiapkan tools dan server serta tenaga ahli di bidang itu, bukan untuk menginput," terangnya.

Menurutnya, tenaga ahli itu terdiri dari orang IT. Ia ditugaskan untuk SKPD yang kesulitan dalam melakukan penginputan program atau kegiatan ke dalam sistem e-budgeting.

"Tenaga ahli yang kami hire untuk programnya kalau sewaktu-waktu unit memasukkan nge-hang di komputer," ujarnya.

‎Ia menambahkan, penginputan program dan kegiatan dalam APBD di sistem e-budgeting, dilakukan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). Kemudian, SKPD menginput kode rekening dan komponen kegiatan dalam APBD DKI tahun 2015.

‎"Tugas saya adalah membuat folder untuk rincian harga satuan. Jadi kayak kita beli belanja di online itu. Misalnya mau membeli tustel merk Cannon, kita nyiapin tipe dan harganya. Habis itu, SKPD atau unit nanti tinggal sortir, mengambil. Itu tugas mereka, saya gak punya kewenangan," bebernya.

‎Ia menambahkan, masing-masing unit atau SKPD memiliki password sendiri untuk mengakses sistem e-budgeting, begitu pula dengan Bappeda DKI dan pihaknya di BPKAD yang juga diberikan password send‎iri.

‎"Unit punya pasword tersendiri, Bappeda juga ada password untuk menginput. Saya tidak bisa masuk ke satuan unit. Itu bisa kita lihat," ucapnya.

Heru menegaskan, sistem e-budgeting saat ini sudah sangat dibutuhkan untuk menyusun APBD DKI mulai dari  Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sampai dengan RAPBD DKI. Mengingat, sistem tersebut merubah pola lama penginputan program SKPD dari manual menjadi sistem komputerisasi.

"Kalau gak pake sistem komputer, mau manual ya waktunya gak cukup," tukasnya.