Rabu, 18 Maret 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 4826
(Foto: doc)
Sebanyak 50 persen koperasi di ibu kota dalam kondisi hidup segan mati pun tak mau. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta diminta untuk melakukan pendataan terhadap koperasi yang tidak sehat tersebut. Nantinya mereka akan ditutup untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Ditutup saja, tapi dievaluasi dulu. Kita kan tidak mau koperasi hanya ada papan nama, kalau memang tidak beroperasi ya ditutup saja
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat memastikan, koperasi yang tidak sehat akan ditutup. Pasalnya, seringkali mereka menyalahgunakan kewenangan dengan meminta bantuan. Padahal mereka sudah tidak memiliki anggota.
"Ditutup saja, tapi dievaluasi dulu. Kita kan tidak mau koperasi hanya ada papan nama, kalau memang tidak beroperasi ya ditutup saja," kata Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (18/3).
Dirinya meminta kepada Dinas KUMKMP untuk melakukan pendataan terhadap koperasi yang sudah tidak sehat. Sehingga bisa segera dilakukan tindakan tegas.
"Dinas KUMKMP belum laporan berapa jumlah koperasi yang sehat, berapa yang agak sehat, dan berapa yang mati. Itu harus didata," tegasnya.
Diakui Djarot, pihaknya akan mengembangkan koperasi yang sehat. Sehingga nantinya tidak hanya sekadar koperasi simpan pinjam.
"Kita bertumpu pada penyehatan koperasi, soko guru ekonomi kerakyatan itu koperasi. Dan koperasi itu harus kita pilahkan, kita dorong, artinya harusnya ada produksi dan distribusi supaya sehat," ujarnya.
Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Joko Kundaryo menyebutkan, di ibu kota ada sebanyak 7.700 koperasi. Sebanyak 50 persen di antaranya tidak sehat alias mati suri.
"Mati suri ada 50 persen dari 7.700. Misalnya di Sudin Jakarta Timur ada 1.700 unit, tapi yang benar hanya 200-500 koperasi saja," ucapnya.
Menurut Joko, sebelumnya pertumbuhan koperasi di Jakarta lebih pada sisi politis, bukan pada kebutuhan. Sehingga saat ini banyak koperasi yang mati suri. Pihaknya juga telah mengirim surat edaran kepada koperasi yang tersebar di ibu kota agar bisa melakukan perubahan.
"Saya sudah bikin surat edaran, sampai bulan April tidak ada perubahan, kita mau penghapusan dari buku catatan kita," tegasnya.
