Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terus menelusuri dugaan adanya anggaran siluman di draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 sebesar 12,1 triliun. Untuk menelusuri dugaan itu, gubernur menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita serahkan kepada pihak berwajib. Biarkan BPKP melakukan investigasi berapa kerugian keuangan negara. KPK juga sudah membaca indikasi karena tender diatur dan mirip. Di mana tendernya senilai Rp 6 miliar, namun pagu anggarannya antara Rp 5,8-5,9 miliar," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki T Purnama, Sabtu (28/2).

Basuki menyebutkan, jika pada tahun 2012-2013 juga ada temuan BPKP, soal kejanggalan anggaran, namun dewan mengaku tidak tahu. Alasannya dewan tidak menyusun anggaran dan yang mengadakan tender adalah pihak eksekutif. Padahal, dewan juga ikut memasukkan anggaran.

Karenanya Basuki menunggu proses e-budgeting selesai. Sehingga jika ada pihak-pihak yang memaksa memasukkan anggaran di APBD, akan ketahuan. Sebab e-budgeting menggunakan password. Sedangkan draf yang dikeluarkan versi APBD, tak ada satupun yang diketik.

Disebutkan Basuki, Lasro Marbun, saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan DKI dianggap sudah berhasil memangkas anggaran sebesar Rp 4,3 triliun. Namun, ternyata masih ada pejabat di sudin-sudin yang nakal. Bahkan, masih lolos 55 paket proyek di 2015.

"Makanya saya tungguin di 2015 ini, pasti ketagihan. Terbukti, dimasukin lagi pengadaan UPS itu," imbuh Basuki.