Satpol PP Jakarta Utara mencatat telah melakukan penindakan terhadap 5.358 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi sejak 1-25 Januari 2021.

Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Yusuf Madjid mengatakan, penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari operasi tertib masker yang dilakukan oleh Satpol PP mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan.

" Operasi tertib masker rutin dilakukan setiap hari, " ujar Yuma, sapaan akrabnya, Selasa (26/1).

Yuma menjelaskan, dari 5.358 pelanggar tersebut sebanyak 5.220 warga mendapat sanksi kerja sosial dan 138 warga dikenai sanksi bayar denda admnistrasi dengan total nilai mencapai Rp 19.950.00,00.

"Kami biasanya melakukan operasi pada pukul 10.00-11.00 dan 15.00-16.00 setiap hari di lokasi ramai seperti di kawasan sekitar Danau Sunter, BKT Marunda, Penjaringan dan PIK," katanya.

Dalam menjalankan operasi tertib masker, sambung Yuma, pihaknya berkolaborasi dengan pihak terkait yakni TNI/Polri. Ia menegaskan, dalam operasi tertib masker ini yang diutamakan bukan terkait sanksi dendanya tetapi bagaimana warga teredukasi untuk menggunakan masker dengan baik dan benar serta selalu menerapkan protokol kesehatan.

"Intinya dalam penerapan ini Satpol PP bukan berupaya untuk mendapatkan pendapatan daerah dari pelanggar masker tetapi bagaimana Satpol PP dapat menyampaikan pesan bahwa dengan menggunakan masker paling tidak kita bisa menyelamatkan keluarga dari paparan COVID-19," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap perkantoran, industri, perhotelan serta tempat usaha makanan dan minuman.

"Untuk perkantoran kami selalu berkoordinasi dengan Disnakertrans. Satpol PP kewenangan khususnya ada pada tempat usaha, pariwisata, kafe, rumah makan, restoran, bar, dan mal termasuk UMKM. Kita lakukan pengawasannya terjadwal," ungkapnya.

Hasilnya, untuk pengawasan dan penindakan perkantoran, industri dan perhotelan (kurun waktu 1-25 Januari 2021) tercatat 99 lokasi mendapat teguran tertulis, 20 lokasi ditutup sementara, dan 466 lokasi tidak ditemukan pelanggaran.

"Sedangkan untuk pengawasan dan penindakan rumah makan, warung makan, kafe/restoran (selama 1-25 Januari 2021) tercatat 194 mendapat teguran tertulis, 81 ditutup sementara, dan 601 tidak ditemukan pelanggaran," tandasnya.