Untuk penambahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPALT) di ibu kota yang masih tiga persen, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 60 triliun. Pemprov DKI Jakarta pun meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunannya, karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui, anggaran yang dibutuhkan cukup besar untuk membuat IPALT di Jakarta yakni mencapai Rp 60 triliun. Sehingga harus ada bantuan dari pemerintah pusat untuk pendanaannya. Agar pembangunannya dapat segera dilakukan dan dapat mengurangi air limbah masuk ke sungai.

"Harus segera dilakukan. Dananya gede banget. Makanya harus duet, ini harus duet semuanya, sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya, ini dibagi pemerintah pusat bikin pipa utamanya, lalu Pemprov DKI bikin pipa rumah tangganya. Agar cepat rampung," ujar Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (25/3).

Jokowi pun merasa malu dengan negara tetangga yang sistem IPALT-nya sudah mencapai 17 persen. Dengan adanya pengelolaan air limbah ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan, karena air sungai dan air tanah tidak akan tercemar. "Malu kita dengan Singapura yang sudah bisa 17 persen. Limbah rumah tangga seharusnya masuk ke pipa bukan masuk ke tanah. Nantinya akan merusak, mengotori, mencemari air tanah. Sehingga semuanya rusak," katanya.

Selain dari negara tetangga, IPALT di Jakarta juga jauh tertinggal dari kota-kota lain di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Cirebon, dan Medan. Di kota-kota tersebut pengolahan air limbah sudah di atas 3 persen. Di Jakarta pengolahan limbah rumah tangga baru terdapat di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Program pengolahan limbah rumah tangga secara terpadu di DKI Jakarta telah terhenti sejak ada pembangunan gedung IPALT Setiabudi sebagai proyek percontohan pada tahun 1991 silam. Akibatnya, pengolahan limbah hanya mencakup air limbah di kawasan Setiabudi dan sekitarnya saja.

Dalam perencanaan sebelumnya ada lima zona IPALT yang akan melayani pembuangan limbah di Jakarta. Salah satunya adalah zona sentral yang akan dibangun Pemprov DKI bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum. Nilai proyeknya mencapai Rp 3,8 trilliun yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,1 triliun dan dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp 700 miliar.

Zona sentral akan menjadi prioritas utama karena untuk mengembangkan IPALT Setiabudi. Di zona sentral ini akan dibangun pipa penyalur air limbah berdiameter 1,8 meter di sepanjang kawasan Setiabudi dan jalan-jalan di Jakarta Pusat, menuju ke Gajah Mada-Hayam Wuruk lalu terpusat ke Pluit.

IPALT juga akan dibangun di kawasan utara, di mana nantinya seluruh pipa penyalur air limbah di lima zona tersebut akan mengalirkan air limbah ke lokasi itu. Ada dua alternatif lokasi yang akan dibangun IPALT yaitu sekitar pinggiran Waduk Pluit dan Muara Angke.

Namun yang pasti, dari lima zona yang akan digarap, kawasan Setiabudi ini akan menjadi kawasan yang diprioritaskan. Sedangkan zona lainnya yang akan dibangun yakni zona barat laut, akan ditanam pipa penyalur air limbah di sepanjang kawasan Mangga Besar, Gunung Sahari, Pademangan sampai Sunter dan berakhir di IPALT. Kemudian zona barat daya di sepanjang kawasan Palmerah, Slipi dan Kebon Jeruk, juga berakhir di IPALT.