Layanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Jakarta Utara mulai menerapkan sistem berbasis aplikasi e-BPHTB.

Melalui e-BPHTB, wajib pajak dapat mengajukan balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) secara online.

Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Mulyo mengatakan, aplikasi yang bisa diakses melalui alamat http://ebphtb.jakarta.go.id ini merupakan perluasan fungsi dari pajak online. Masyarakat, pengembang, PPAT atau lainnya dapat menggunakan user dan pasword yang telah didaftarkan di kantor BPRD DKI Jakarta.

"Setiap Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah di tiap wilayah akan menyosialisasikan. Aplikasi ini sudah disiapkan lama, tapi memang baru kita luncurkan akhir November," katanya, Rabu (4/12).

Mulyo menjelaskan, payung hukum yang mendasari adanya layanan pajak online e-BPHTB ini yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Surat Edaran Kepala BPRD Nomor SE/4/2018 tentang Tata cara Pemungutan BPHTB dan Mutasi PBB-P2 Melalui Sistem Online.

"Saat ini di Jakarta Utara mulai diterapkan dan sudah disosialisasikan kemarin," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Yati Rochyati menjelaskan, sosialisasi layanan pajak online e-BPHTB sudah dilaksanakan secara serentak di wilayah DKI Jakarta dengan menghadirkan sejumlah nara sumber.

"Semoga sosialisasi yang sudah dilaksanakan bisa memberikan manfaat dan mendorong para wajib pajak segera membayar pajak tepat waktu," tandasnya.