Legislator Sumut Kunker ke DPRD DKI

Senin, 02 Desember 2019 Reporter: Maulana Khamal Macharani Editor: Toni Riyanto 2636

 DPRD Sumut Selaraskan Penyusunan Tatib di DPRD DKI Jakarta

(Foto: Maulana Khamal Macharani)

Tatib ini akan berlaku selama lima tahun,

Legislator dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya, untuk menyelaraskan proses penyusunan Tata Tertib (Tatib).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib DPRD Sumut, Delpin Barus mengatakan, penyelarasan dilakukan karena DPRD DKI Jakarta telah lebih dulu menerima hasil penelitian dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"Tatib ini akan berlaku selama lima tahun, jadi kita cukup hati-hati dalam menyusun," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Delpin menjelaskan, ada sembilan poin yang menjadi bahan diskusi hari ini, di antaranya substansial yang melekat ke dalam Tatib DPRD Provinsi Sumatera Utara seperti, dasar penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi Kabupaten/Kota, Ruang lingkup peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Tatib, serta hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta,

Kemudian, Penguatan peran dan fungsi dalam Peraturan DPRD tentang Tatib, fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BUMD, peran dan fungsi martabat lembaga DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, pengaturan hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, serta sikap DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Poin-poin itu menjadi bagain penting yang harus dipelajari sebelum pihaknya mengesahkan Tatib dewan yang kami targetkan rampung pada Februari 2020 mendatang. Tapi, kami berharap proses pengesahan bisa lebih awal setelah kunker hari ini," terangnya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Paripurna, Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nurbaini menuturkan, poin-poin tersebut akan dikompilasi ke dalam jawaban tertulis.

"Jawaban tertulis itu akan disertai lampiran pembahasan oleh Bagian Perundang-undangan melalui soft copy dan dikirim melalui surat elektronik atau e-mail," tandasnya.

BERITA TERKAIT
DPRD DKI Sepakati 27 Raperda Masuk Dalam Propemperda 2020

Bapemperda Sepakati 27 Raperda Masuk Propemperda Tahun 2020

Jumat, 29 November 2019 4561

 Legislator 3 Daerah Kunker Ke DPRD DKI

Legislator DPRD Sulut Pelajari Mekanisme Hibah

Rabu, 20 November 2019 2003

DPRD Provinsi Jambi Pelajari Mekanisme Pembahasan APBD di DPRD DKI

DPRD Jambi Studi Banding Pembahasan Terkait APBD

Jumat, 08 November 2019 1789

 Gubernur Anies Bersama DPRD DKI Sepakati KUA-PPAS APBD 2020

Anies Bersama DPRD DKI Sepakati KUA-PPAS APBD 2020

Kamis, 28 November 2019 4504

 Komisi B DPRD DKI Gelar Rapat Penjelasan Rencana Revitalisasi TIM

Komisi B DPRD DKI Jakarta Bahas Revitalisasi TIM

Jumat, 29 November 2019 3204

BERITA POPULER
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1502

Pramono memberikan sambutan saat peluncuran pelatihan Gig Economy bagi Gen Z

Pramono Dukung Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 720

Pramono lantik anggota KPID DKI Jakarta

Lantik Tujuh Anggota KPID DKI, Pramono Tekankan Independensi

Rabu, 17 Desember 2025 886

Satu unit ekskavator melakukan pengerukan saluran penghubung Pulo di Jalan Raya Pasar Minggu

Pengerukan Saluran Phb Pulo Ditarget Kelar Sebulan

Minggu, 14 Desember 2025 1448

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 793

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks