Pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang dalam pengadaannya diduga bermasalah, membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, turun tangan. Bahkan, Jokowi juga mengaku siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian bus yang harganya mencapai Rp 1 trilun lebih tersebut.

Dikatakan Jokowi, persoalan bus ini masih dalam tahap proses pemeriksaan di Inspektorat Provinsi (Inprov) DKI Jakarta. Sehingga dirinya belum bisa menyebutkan apakah ada ada indikasi kecurangan atau tidak. "Tidak apa-apa diperiksa KPK. Tapi ini kan masih diperiksa oleh inspektorat," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/2).

Dikatakan Jokowi, saat ini Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melihat apakah terindikasi adanya kecurangan atau tidak. "Sekarang sedang minta bantuan dari BPKP untuk dilihat ada indikasi atau tidak, itu urusan wilayah hukum bukan urusan saya," ujarnya.

Ia berjanji akan membeberkan semua yang berkaitan dengan bus Transjakarta dan BKTB ini setelah mendapatkan laporan dari inspektorat. ”Saya tidak mau menduga-duga,  karena menyangkut nasib seseorang,” ucapnya.

Untuk diketahui pada APBD DKI 2013, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membeli 310 unit bus Transjakarta jenis bus gandeng (articulated) dan single. Ditambah dengan 346 unit bus sedang untuk pelayanan BKTB. Setiap unit bus single dibeli seharga Rp 3,1 miliar dan Rp 3,7 miliar untuk bus gandeng. Sedangkan bus sedang harga per unitnya mencapai Rp 800 juta.
 
Dari hasil pembelian tersebut, 18 unit bus sedang dan 90 unit bus gandeng Transjakarta telah dioperasikan. Namun sayangnya, 5 unit bus Transjakarta dan 10 unit BKTB yang dibeli pemenang lelang PT Saptaguna Daya Prima dalam keadaan rusak dan berkarat.