Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan waktu tiga bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit, untuk menyelesaikan masalah lalu lintas di ibu kota seperti contra flow (lawan arus), parkir liar, angkutan umum ngetem sembarangan, serta unjuk rasa yang kerap menyebabkan kemacetan.

"Saya kebagian tertibkan lalu lintas. Jadi Pak Ahok sudah tidak mau tahu lagi ada angkutan umum ngetem di jalan, parkir liar, dan contra flow," kata Benjamin, Selasa (6/1).

Namun, kata Benjamin, pekerjaan rumah yang diberikan Gubernur DKI tersebut tidak bisa ditangani secara serentak.‎ Maka dari itu, pihaknya pun menetapkan skala prioritas dalam menangani persoalan di lapangan.

"‎Mulai hari ini, sudah kita jalani amanah Pak Ahok, tapi kita pakai skala prioritas. Sebab nggak mungkin semua kita langsung tangani," ujarnya.

Salah satu yang menjadi prioritas yaitu penertiban parkir liar. Bahkan dalam tiga bulan ke depan, pihaknya akan menggalakkan penertiban parkir liar di sejumlah wilayah ibu kota.‎

Razia parkir liar dipusatkan di titik-titik marak parkir liar seperti kolong flyover Roxy dan kawasan Tanah Abang (Jakarta Pusat), Kalibata City (Jakarta Selatan), Jatinegara (Jakarta Timur), Kota Tua hingga Beos (Jakarta Barat), serta Marunda dan Kelapa Gading (Jakarta Utara).

‎"Kita targetkan tiga bulan ke depan razia parkir liar jadi pemanasan kita. Mudah-mudahan saya bisa emban amanah ini," ungkapnya.

Selain itu, Benjamin juga akan membersihkan oknum petugas Dishub DKI yang bermain mata dengan sopir angkutan umum di lapangan saat penertiban. "‎Pak Ahok kan bilang kalau ada kendaraan ngetem, Dishub bermain dengan pihak lain. Nah, sekarang kita coba hadapi tantangan itu," tegasnya.