Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk membenahi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi-lokasi wisata. Pembenahan PKL ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di tanah air.

"Pemda harus bisa menertibkan PKL di kawasan wisata. Apalagi yang memaksa turis untuk membeli, sehingga kita dapat merubah karakter di tempat wisata," kata Jokowi saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Jokowi mengungkapkan, sektor pariwisata Indonesia sangat tertinggal dari Malaysia. Sebab potensi yang ada tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Menurutnya, dalam satu tahun ada 24 juta turis yang berkunjung ke negeri jiran itu. Padahal Indonesia memiliki potensi wisata 10 kali lebih besar dibandingkan Malaysia.

Jokowi menjelaskan, membeludaknya turis yang mengunjungi Malaysia karena negara itu mampu mengemas produk wisatanya dengan baik. "Problem kita adalah produk yang harus dikemas. Mulai tahun depan promosi harus besar-besaran, karena kita kalah sama Malaysia dalam hal dana promosi. Di Indonesia dana promosinya hanya seperduabelasnya dari Malaysia," jelasnya.

Selain itu, masalah perizinan yang berbelit-belit juga disoroti mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Untuk itulah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan diberlakukan hingga tingkat pusat. "PTSP kota, kabupaten, dan provinsi sudah banyak yang memiliki justru pusat yang belum. Agar masalah perizinan cepat," tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat mengaku akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mewujudkan harapan Presiden Jokowi.

"Sudah koordinasi dengan kementerian terkait untuk dapat mewujudkan keinginan Presiden, seperti masalah perizinan dan macam-macam. Akan kita masukkan dalam program kedepan. Sekarang akan kita bahas dengan rekan DPRD nanti," ujar Djarot.

Saat menghadiri kegiatan Musrenbang RPJMN itu Djarot tampak didampingi Walikota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor, Kepala Bappeda DKI Andi Baso, Wakil Walikota Jakarta Timur Husein Murad dan Plt Walikota Jakarta Pusat Rustam Effendi.