Perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disosialisasikan Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sosialisasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini fokus membahas penerapan pidana bagi badan publik menurut UU KIP.

Ketua Komisioner KIP DKI Jakarta, Alamsyah Basri mengatakan, pihaknya ingin menambah wawasan dan pemahaman kepada badan publik dari SKPD Pemprov DKI Jakarta mengenai keterbukaan informasi publik yang harus dijalankan sesuai aturan. Bila tidak dilaksanakan, maka ada sanski hukum bagi badan publik yang bersangkutan.

"Jika keterbukaan informasi publik itu tidak dijalankan sesuai dengan aturan akan ada dampak hukum. Ini yang kami ingin antisipasi agar tidak terkena sanksi hukum," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penerapan Pidana bagi Badan Publik menurut UU KIP di lokasi, Rabu (26/6).

Ia berharap, melalui FGD ini, badan publik Pemprov DKI Jakarta dapat lebih memahami regulasi keterbukaan informasi publik dan melaksanakan kewajiban yang sudah diatur. Termasuk melakukan proses keterbukaan informasi publik lebih terstruktur dan rapi.

"Kami berharap dan percaya badan publik yang ada di Pemprov DKI Jakarta bisa mengantisipasi. Karena ini ada dampak hukumnya," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana mengaku ingin memberikan pemahaman kepada badan publik terkait adanya sanksi pidana jika keputusan yang telah inkrah tidak dilaksanakan.

"Kami ingin memberikan penekanan kepada badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik," tandasnya.