Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ibu kota kini masih sangat minim. Bahkan, jumlahnya masih di bawah 10 persen dari total luas wilayah Jakarta. Untuk memenuhi target RTH ideal sebanyak 30 persen, Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkan) DKI Jakarta tahun depan akan membangun 15 taman terpadu di lima wilayah kota.

Pembangunan taman terpadu dengan luas 500 hingga 8.000 hektare itu tidak hanya berfungsi untuk menambah keindahan kota dan RTH, tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat. Nantinya, taman terpadu tersebut juga dilengkapi posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

‎Di Jakarta Selatan, taman terpadu akan dibangun di tiga titik di wilayah Kecamatan Jagakarsa berupa taman interaktif seluas 500 hektare, Taman Jangkrik 4.000 hektare, dan RTH 2.500 hektare di Jalan Gang Rukun RT 004/01.‎

Di Jakarta Pusat, taman interaktif seluas 500 hektare akan dibangun di Jalan Kalibaru Timur VI Gg 14 RT 004/09, Utan Panjang, Kemayoran, rehabilitasi Taman Guntur seluas 700 hektare di Tanah Abang, dan rehabilitasi Taman Duri‎ seluas 1.000 hektare di Kecamatan Gambir.

Sedangkan di Jakarta Barat, taman terpadu bakal dibangun satu titik di ‎wilayah Kecamatan Kebon Jeruk dan dua titik di Kecamatan Kembangan dengan luas 750 hingga 8.000 hektare.

Taman terpadu di Jakarta Timur ‎dibangun dua titik di wilayah Kecamatan Makasar dan satu titik di wilayah Kecamatan Cakung.‎ Dua taman yang dibangun di Kecamatan Makasar berupa RTH seluas 1650 hektare di Jalan Manunggal II Kompleks Kodam Jaya dan kawasan SETIA seluas 5.095 hektare. Di Kecamatan Cakung, taman dibangun di Jalan Kampung Pedaengan seluas 7.296 hektare.

Sementara itu, di Jakarta Utara taman terpadu akan dibangun dua titik di wilayah Kecamatan Koja dan satu titik di Kecamatan Cilincing. Di wilayah Koja, taman terpadu yang dibangun berupa peningkatan Taman Toar seluas 2.900 hektare dan Taman Walang‎ seluas 2.380 hektare. Di Kecamatan Cilincing, pembangunan taman terpadu berupa peningkatan Taman Sena seluas 7.600 hektare.

Kepala Bidang Taman Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Dyah, mengatakan, pembangunan taman terpadu ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Selain untuk menambah luas RTH, taman terpadu tersebut juga sebagai ruang interaksi dan kegiatan masyarakat. "Mulai tahun depan, taman bukan hanya berfungsi untuk keindahan kota dan RTH, tapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat," kata Ratna di ruang kerjanya, Rabu (10/12).

Sarana dan prasarana di taman terpadu tersebut nantinya akan dikelola para kader PKK di masing-masing wilayah. "‎Taman dan fasilitasnya kita yang bangun, nanti PKK bagian posyandu, PAUD, dan sebagainya," terangnya.

Ia menambahkan, pembangunan 15 taman terpadu ini berbeda dengan enam taman terpadu yang juga akan dibangun Tim Penggerak (TP) PKK DKI pada tahun depan melalui‎ anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan swasta. "Kalau enam taman yang mau dibangun PKK pakai CSR, sedangkan kita pakai APBD DKI da n itu sudah kita anggarkan dalam program tahun depan,"‎ ungkapnya.