Pemprov DKI akhirnya menghentikan proyek monorel lantaran PT Jakarta Monorail (JM) selaku pengembang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Namun begitu, Pemprov DKI masih membuka kesempatan bagi pengembang lain untuk menggarap proyek transportasi publik tersebut.

Basuki mengatakan, meski proyek tersebut dihentikan, bukan berarti dirinya tidak setuju dengan program monorel. Dirinya hanya tidak sejalan dengan pengembang yakni PT JM.

"Saya tolak PT JM, tapi bukan program Monorel. Karena secara teknis dan uang, kamu tidak bisa penuhi permintaan saya," kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (9/12).

Dirinya mengatakan, jika ada pengembang lain, maka akan dipertimbangkan kembali. Sebab ibu kota memerlukan banyak moda transportasi, khususnya yang berbasis rel.

Menurutnya, hingga batas waktu yang diberikan, PT JM tidak dapat memenuhi tiga syarat yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun ketiga syarat tersebut adalah, jaminan bank sebesar 30 persen dari nilai pembangunan, pemindahan depo di Tanah Abang dan Setiabudi.

"Dari tiga poin itu tak satupun bisa dia penuhi. Yakni soal jaminan bank, Tanah Abang dan Setiabudi. Kamu mau enggak KBT (Kanal Banjir Timur) jebol? Jaminan bank yang diminta DKI 30 persen. Tapi PT JM maunya satu persen," ujarnya.

Bahkan untuk memastikannya, Basuki telah melakukan analisa tata ruang untuk pembangunan depo di Tanah Abang dan KBT, Setiabudi. Sebab, pihaknya menolak pembangunan ini khawatir terjadi ketimpangan dalam pembangunan. Sehingga menyebabkan infrastruktur yang ada rusak.

"Keputusan kami suruh PT JM cari lagi tempat lain yang masuk akal. Kalau gak masuk akal kami tolak," kata Ahok, sapaan akrabnya.