Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menolak tawaran dari PT Adhi Karya untuk membangun monorel di ibu kota.

"Kemarin, saya ketemu sama Adhi Karya. Dia tawarkan Pemprov DKI investasi di situ. Tapi kita tolak," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini, di Balaikota, Kamis (30/10).

Penolakan dilakukan karena belajar dari pengalaman pembangunan monorel oleh PT Jakarta Monorail. Dimana pembangunannya sempat mangkrak saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Kemudian saat Joko Widodo menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, proyek tersebut kembali dilanjutkan. Namun lantaran beberapa persyaratan belum bisa dipenuhi oleh PT JM, maka hingga saat ini proyek tersebut kembali terhenti.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi PT JM adalah aspek business plan, properti, jaminan bank, dan lainnya. Hingga kini PT JM belum dapat membuktikan kepada Pemprov DKI bahwa mereka memiliki uang untuk membangun moda transportasi massal senilai Rp 15 triliun itu. Sebab, PT JM tidak dapat memenuhi permintaan DKI untuk memberikan jaminan sebesar 5 persen dari total investasi kepada DKI.

Ahok tidak mau PT JM membangun proyek monorel dengan modal hak properti yang didapat dari Pemprov DKI. PT JM meminta hak properti sebanyak 200.000 meter persegi untuk pengembangan usaha. Apabila PT JM menyewakan properti 200.000 meter persegi dengan harga Rp 25 juta per tahun, PT JM akan mendapat Rp 50 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara nilai investasi pembangunan monorel hanya Rp 15 triliun.

Sehingga Ahok lebih memilih untuk membiarkan tiang pancang monorel yang telah berdiri di Senayan dan Kuningan kembali mangkrak seperti yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.