Sebuah kapal cepat bernama Catamaran, milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta disita Kejaksaan Agung RI. Penyitaan dimaksudkan untuk memastikan aset tidak dihilangkan atau berpindah tangan. Sebab, pihak Kejaksaan menduga kuat terjadi korupsi atas pengadaan kapal senilai Rp 23,65 miliar pada tahun 2012 tersebut.

Selain menyita kapal, 1 dari 4 tersangka berinisial KZ sudah ditahan sejak Kamis (27/11) lalu. Sedangkan 3 orang lainnya yakni, TH dan DA dari Dinas Perhubungan serta rekanan pengadaan kapal berinisial ABS masih dalam proses penyelidikan.

Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Agung RI, Sarjono Turin mengatakan, penyitaan dilakukan dalam rangka aset recovery. Bila nanti diputuskan pengadilan terbukti ada tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara, akan mudah melakukan pemulihan keuangan negara karena ada aset yang dijaminkan.

"Setelah kita pasang segel sita, sementara kapal kita titip di Dermaga Kali Adem, Pelabuhan Muara Angke. Ini sambil menunggu putusan pengadilan," ujarnya, Kamis (4/12).

Namun, Sarjono belum bisa menaksir harga pasaran dari kapal yang disita tersebut. Sebab, tim ahli yang diterjunkannya baru sebatas melakukan pemeriksaan spesifikasi mesin.

Dari hasil pengecekan para ahli, disimpulkan diduga kuat terjadi mark up terhadap harga kapal yang dianggarkan pada 2012 sebesar Rp 23,65 miliar. Setelah dilakukan tes putaran dan kecepatan mesin kapal tersebut jauh dari spesifikasi yang ditentukan.

"Itulah kenapa Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tidak menerbitkan sertifikat kapal. Sebab, memang spesifikasi yang tertera dengan nyatanya beda," tegasnya.

Ditambahkan Sarjono, pihaknya kini masih terus mengembangkan kasus ini dan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. Sedang terhadap 3 tersangka lain yang belum ditahan, Sarjono, mengaku masih terus mendalami pemeriksaan.