Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, diminta tidak lagi mengurus proyek pengadaan bus Transjakarta, yang sebelumnya tidak benar dalam pembeliannya. Sebab, masih ada masalah lain yang membutuhkan penanganan konkrit kepala dinas, yaitu masalah kemacetan di ibu kota yang membutuhkan penanganan secara lebih fokus.

"Jangan lagi ikut-ikutan pengadaan bus, lebih baik serahkan semua urusan itu ke PT Transjakarta, termasuk halte dan terminal. Tidak boleh urusin proyek itu melulu," kata Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Selasa (18/2).

Ia juga menyarankan agar Dishub DKI segera memasang yellow box, menambah marka jalan, CCTV dan monitor di sejumlah ruas jalan ibu kota. Basuki juga meminta Dishub menjalin kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk melaporkan titik jalan mana saja di ibu kota yang hingga saat ini masih berlubang dan rusak.

"CCTV sangat membantu kinerja polisi dalam menindak para pelanggar lalulintas," tuturnya.

Basuki menambahkan, selama ini kerjasama tersebut tidak pernah dilakukan oleh Udar Pristono (Kadishub DKI yang lama). Padahal menurutnya, masalah itu adalah hal yang sepele.

"Ini yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya, urusan sepele tetapi enggak beres," sindirnya.

Ia pun berpesan agar Kadishub DKI, M Akbar, dapat memberikan kuasa wewenang kepada suku dinas masing-masing wilayah administrasi, sehingga pekerjaan dapat segera terselesaikan. Serta membagi jam kerja petugas Dishub DKI agar dapat bekerja optimal di saat warga Jakarta pulang kerja di sore hari.

"Petugas Dishub DKI dapat membantu polisi mengatur lalulintas, jangan malah pada ikutan pulang," pintanya.